Bali Perlu Kereta Api untuk Atasi Kemacetan

Dua ormas siap bentrok di Denpasar
Sumber :
  • VIVAnews/Bobby Andalan

VIVA.co.id - Arus lalu lintas di Bali belakangan ini dinilai sudah sesak. Meski sudah dibangun jalan underpass dan tol di atas perairan, sejauh ini belum bisa mengurai kemacetan di Bali wilayah selatan. Kemacetan masih terasa di jalan underpass.

Tujuh Tempat Wisata Terbaik di Gianyar, Pulau Bali

Jika tak diantisipasi sejak dini, arus lalu lintas di Bali dalam beberapa tahun ke depan dipastikan akan mengalami sesak luar biasa.

Untuk mengurai kemacetan yang ada sekarang, dan mengantisipasi ancaman kemacetan luar biasa di masa mendatang, Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba, mengusulkan perlunya dibangun jalur kereta api yang menghubungkan semua kabupaten/kota di Bali.

Geng Satu Darah Bikin Onar di Bali, Ini Kronologinya

Terobosan itu dinilai menjadi salah satu solusi penting untuk mengurai arus lalu lintas kendaraan yang sesak dan padat di Pulau Dewata itu.

"Bali sudah seharusnya memikirkan pembangunan sistem transportasi kereta api. Jalur yang prioritas dibangun lebih awal adalah jalur Denpasar-Gilimanuk," kata Nengah Tamba di Denpasar, Selasa 9 Juni 2015.

Ini Alasan Bali Sibuk Gencarkan Desa Wisata

Tamba mengatakan, jalur kereta api yang dibangun tersebut sebaiknya menggunakan sistem tiang pancang, agar tidak menghabiskan lahan banyak. Sebab, biaya pembebasan lahan di Bali cukup mahal.

Dengan sistem tiang pancang, disebutkan biaya proyek akan jauh lebih murah. Menurut dia, walaupun usulan membangun jalur kereta api dengan sistem tiang pancang belum diketahui kelayakannya, tapi menurutnya, Bali harus tetap memikirkan dan merancang infrastruktur secara matang. Hal itu agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan.

Tamba berharap perencanaan yang diusulkan Komisi III DPRD Bali ini bisa dibahas alokasi dananya, untuk segera dilakukan studi kelayakan (feasibility study).

Soal anggaran, menurut dia, bisa dirancang pada APBD induk tahun anggaran 2016. Sementara mengenai biaya pembangunannya bisa diperjuangkan ke pemerintah pusat menggunakan dana APBN atau menawarkan kepada pihak swasta untuk mengerjakannya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya