Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengatakan penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden.
"Itu semua hak Presiden Joko Widodo. Saya melihat keduanya (Jendral Gatot Nurmantyo dan Sutiyoso) perwira yang baik," ujar Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus tersebut, saat menghadiri Rapimnas ke-VIII Partai Golongan Karya (Golkar) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat malam 12 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Itu semua hak Presiden Joko Widodo. Saya melihat keduanya (Jendral Gatot Nurmantyo dan Sutiyoso) perwira yang baik," ujar Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus tersebut, saat menghadiri Rapimnas ke-VIII Partai Golongan Karya (Golkar) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat malam 12 Juni 2015.
Terkait penunjukan Panglima TNI yang berasal dari KSAD, Prabowo menilai tidak ada aturan yang mengharuskan dijabat secara bergiliran dari Angkatan Laut (AL), Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU).
"Saya kira tidak harus bergilir secara langsung, yang penting ada kesempatan untuk semuanya. Yang penting yang terbaik," ujar Prabowo.
Sementara itu, mengenai penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang menuai kontroversi, terkait dengan peristiwa penyerangan Kantor PDI Perjuangan atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), Prabowo meminta agar masyarakat tidak menuduh.
"Sutiyoso harus diberikan kesempatan, Saya kira, kita jangan terus menuduh, dia kan juga perwira yang menjalankan tugas," ujar Prabowo.
Mengenai kehadiran di acara Rapimnas ke-VIII Partai Golkar, Prabowo mengatakan, dia memang diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
"Saya diundang, jadi saya datang dong," ujarnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Terkait penunjukan Panglima TNI yang berasal dari KSAD, Prabowo menilai tidak ada aturan yang mengharuskan dijabat secara bergiliran dari Angkatan Laut (AL), Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU).
