VIVA.co.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN M Yasin Kara mengatakan, munculnya program aspirasi karena pembangunan di daerah sering terhambat. Akibatnya, masyarakat tak merasakan pembangunan.
"Karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, mereka menyampaikan pada anggota DPR. Ketika tidak juga terealisasi, anggota DPR dianggap tidak kerja," kata Yasin di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2015.
Kendala dari pengajuan masyarakat sering terhambat pada proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), dimana apa yang diajukan seringkali terabaikan karena berbagai hal di pemerintah daerah.
Anggota komisi XI ini menerangkan, atas dasar itu, program aspirasi atau populer disebut dana aspirasi muncul. "Ini seperti langkah potong kompas," katanya menambahkan.
Yasin menjelaskan, sebenarnya pola seperti ini juga pernah dilakukan di Amerika. "Tapi sekarang sudah ditinggalkan," ujarnya.
Ia mengakui, program aspirasi dengan anggaran Rp20 miliar per anggota dewan ini menjadi masalah tersendiri. Pasalnya, program ini bisa mendegradasi peran anggota legislatif sebagai kuasa anggaran.
Dalam prosesnya, seperti di Badan Anggaran (Banggar), bisa muncul ego fraksi dan ego komisi. Terlepas dari itu semua, bagi Yasin, pembangunan harus tetap merata dan dirasakan oleh masyarakat.
"Desa tertinggal harusnya jadi perhatian, karena kalau dibiarkan, akan berefek ke daerah lainnya."
(mus)
