- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Partai Demokrat meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, untuk menjelaskan soal dana aspirasi. Karena menurut partai pimpinan SBY ini, pemerintah sudah menyetujuinya.
Juru bicara DPP Partai Demokrat, Ihsan Mojo, mengatakan ada alokasi anggaran yang memperjelas kalau pemerintah mendukung alokasi dana aspirasi ini.
"Karena pagu yang selalu diberikan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang akan disampaikan Juli-Oktober 2015, pemerintah sudah menetapkan pagu Rp12 triliun. Secara implisit pemerintah menyetujui (dana aspirasi). Kenapa alasannya setuju," jelas Ihsan, dalam keterangan pers Partai Demokrat, di ruang Fraksi Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 Juni 2015.
Anggaran dana aspirasi yang diusulkan adalah sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing anggota setiap tahun. Sehingga, dari total 560 anggota DPR, maka keseluruhan dana aspirasi ini adalah Rp11,2 triliun.
Ihsan menambahkan, sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah sikap pemerintah. Maka dari itu, partainya dalam sikap resmi Fraksi Demokrat, meminta penjelasan pemerintahan Jokowi. Sebab, selama ini publik hanya tahu kalau DPR yang menginginkan dana aspirasi ini.
"Karena wacana yang muncul seakan-akan yang mendorong DPR. Padahal faktanya (pemerintah sudah menyetujui)," kata Ihsan.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, membacakan empat poin soal dana aspirasi. Pada poin keempat disebutkan.
"Sikap Partai Demokrat saat ini adalah meminta pemerintah memberikan penjelasan posisinya dalam masalah ini, dihadapkan fakta obyektif kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat yang membutuhkan prioritas kebijakan pemerintah." (ase)
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Seluruh kelengkapan administrasi dana tersebut ada di Sekretariat DPR.
