- ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
VIVA.co.id - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti empat jenderal yang ikut mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat jenderal tersebut, di antaranya tiga jenderal berasal dari Polri, sedangkan satu purnawirawan jenderal dari TNI.
Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan, calon pimpinan KPK bukan perwakilan instansi, tapi figur individu. Sehingga, adanya calon dari TNI atau Polri yang mendaftar karena kapasitasnya sebagai pribadi, bukan institusi.
"Pendaftar harus individu, bukan perwakilan lembaga," kata Emerson saat dihubungi VIVA.co.id. Selasa, 16 Juni 2015.
Atas dasar itu, Emerson menegaskan, setiap perwira tinggi, baik Polri maupun TNI yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK jangan sampai membawa misi tertentu ke KPK. Karena akibatnya bisa terjadi tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
"Jadi semua bergantung figur, bukan institusinya," ujarnya menambahkan.
Selain itu, Emerson juga menekankan agar panitia seleksi calon pimpinan KPK harus adil, serta tidak pilih-pilih dalam menyeleksi calon pimpinan. "Pansel harus adil, walaupun yang mendaftar itu jenderal harus sama dengan calon yang lain, kalau tidak memenuhi syarat ya coret," ujarnya menegaskan.
Ketika disinggung apakah ICW juga mengantongi nama untuk direkomendasi ke Pansel KPK, Emerson mengaku ICW saat ini hanya membantu memberi masukan kepada Pansel, serta mendorong nama-nama yang dianggap layak menjadi pimpinan KPK.
"Kalau kita rekom nama, pasti dijegal. Ada anekdot apa yang didukung ICW pasti dijegal, makanya kita hanya bantu dorong Pansel saja, sejauh ini respons pansel baik dan menerima masukan kita."
Sebelumnya, Polri sudah mengajukan tiga nama untuk maju sebagai calon pimpinan KPK, mereka adalah Kapolda Papua Irjen Pol Yontje Mende, Deputi Kemenkopolhukam Irjen Pol Syahrul Mamma dan mantan Deputi Penindakan BNN Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto.
Sementara, dari TNI yang mendaftar ada nama mantan Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji. Sebelumnya Hendardji sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dari calon independen, namun kandas.
(mus)
