- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Lembaga pegiat korupsi Indonesia Corruption Watch meminta pansel KPK tak mengistimewakan calon pimpinan KPK dari lembaga tertentu. Sebelumnya disebut-sebut ada sejumlah personel polisi, TNI, dan Kejaksaan Agung yang sudah mendaftar dalam seleksi pimpinan KPK periode 2015-2019.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, secara normatif siapa saja bisa mencalonkan diri selama memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Undang-undang KPK.
"Panselnya saja yang harus obyektif, tidak boleh ada keistimewaan kepada calon dengan latar belakang apapun, baik polisi, TNI atau jaksa," ujar Agus kepada VIVA.co.id, Rabu 17 Juni 2015.
Sampai saat ini setidaknya sudah ada tiga orang perwira Polri yang mendaftar dalam bursa calon pimpinan KPK. Ketiganya adalah Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto. "Kalau jelek, ya, eliminasi, jangan sungkan-sungkan," ujar Agus.
Namun, Agus belum bisa menyebutkan rekam jejak terhadap ketiganya. Sebab, menurut Agus, belum tentu juga ketiganya lolos dalam tahapan selanjutnya.
Selain Polri, Kejaksaan Agung bahkan dilaporkan tengah menyiapkan tiga nama untuk mengikuti seleksi tersebut. Sementara dari TNI, panglima TNI Jenderal Moeldoko bahkan telah mengusulkan seorang purnawirawan jenderal TNI untuk maju dalam pemilihan calon pimpinan KPK periode 2015-2019.
Pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka sejak Jumat 5 Juni hingga 24 Juni 2015. Sejumlah langkah penjaringan dilakukan pansel KPK, termasuk blusukan ke 9 daerah yang akan berlangsung sampai Senin 22 Juni pekan depan. Saat ini sudah ada 114 pendaftar, lima di antaranya perempuan.
Fahri Hamzah: Presiden Bisa Angkat Jaksa Pimpin KPK
"Kita bisa melakukan itu kalau situasinya darurat dan KPK harus kerja"
