Sumber :
- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA.co.id
- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa setiap pemerintah mencanangkan program swasembada pangan, termasuk swasembada beras, dipastikan ada saja pihak yang tidak setuju program itu.
Menurut Menteri, pihak-pihak yang tidak setuju dengan progam swasembada beras adalah para mafia yang sudah biasa menjalankan praktik ilegal peredaran beras di Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Skema Asuransi untuk Satu Juta Nelayan
Menurut Menteri, pihak-pihak yang tidak setuju dengan progam swasembada beras adalah para mafia yang sudah biasa menjalankan praktik ilegal peredaran beras di Indonesia.
"Mafia beras juga tidak suka kalau kita adakan swasembada. Itu karena putaran uang saat melakukan impor beras nilainya pasti sangat besar," ujar Susi saat menggelar rapat koordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.
Menurut Susi, swasembada harus dilakukan karena bisa membuat perubahan iklim perekonomian di Indonesia semakin maju sehingga berdampak banyak, terutama di sektor pertanian. "Jadi, kita sedang ingin swasembada pangan, karena persoalan pangan banyak, seperti sawah," katanya
Untuk melawan para mafia beras yang bisa menghambat program swasembada beras, kata Susi, dia meminta setiap lembaga dan kementerian untuk bahu-membahu mengantisipasi perubahan.
"Saya kira, sudah saatnya semua departemen bahu-membahu dan tegas untuk menjaga semangat swasembada pangan, biar perubahan iklim lebih baik bisa terjadi," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Mafia beras juga tidak suka kalau kita adakan swasembada. Itu karena putaran uang saat melakukan impor beras nilainya pasti sangat besar," ujar Susi saat menggelar rapat koordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.
