Sumber :
- VIVA.co.id/ Dianty Winda
VIVA.co.id
- Para narapidana pecandu narkoba diusulkan mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden agar segera bebas menjalani hukuman. Tetapi konsekuensinya mereka wajib menjalani rehabilitasi, sebagaimana program Badan Narkotika Nasional (BNN).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan itu kepada wartawan seusai rapat tertutup dengan Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, di kantor BNN, Jakarta, kemarin.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan itu kepada wartawan seusai rapat tertutup dengan Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, di kantor BNN, Jakarta, kemarin.
Menteri Yasonna menjelaskan, usulan pemberian grasi hanya bagi narapidana pecandu atau penyalahguna narkoba, bukan pengedar atau gembong narkotik. Dasar pemikiran usulan itu ialah amanat Undang-Undang yang menyebutkan pecandu atau penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi.
Selain itu, menurut Menteri, pemberian grasi juga agar lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) tidak dipenuhi pecandu atau penyalahgunan narkoba. Soalnya mereka wajib disehatkan atau disembuhkan, bukan dihukum.
Kalau para pecandu narkoba terlalu lama berada di dalam lapas atau rutan, dikhawatirkan dapat membuka potensi penyelundupan narkotika yang melibatkan sipir atau petugas lapas.
“Karena kalau (pecandu) terus di dalam (lapas/rutan), pengguna ini akan memancing sipir-sipir saya (Kementerian Hukum dan HAM) untuk jualan di dalam terus sehingga mereka membangun jaringan,” katanya.
Menteri mengaku telah menyampaikan konsep awal usulan itu kepada Presiden dalam satu kesempatan rapat kabinet. Pada tahap pertama, berdasarkan konsep awal itu, akan ada sedikitnya 20 ribu narapidana pecandu yang diusulkan mendapatkan grasi dan wajib menjalani rehabilitasi.
“Jadi nanti kita susun data untuk mencari 20 ribu ini dengan
assessment
. Kalau memang sudah, kami akan lapor ke Pak Presiden, kalau bisa, kita berikan grasi untuk pembebasan bersyarat,” ujar Menteri, seraya menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk proses rehabilitasi.
Kementerian Hukum dan HAM dan BNN telah juga bersepakat untuk menyiapkan program rehabilitasi bagi narapidana yang akan atau segera bebas. Mereka akan dimintakan komitmen untuk tak lagi mengonsumsi narkoba selama dan setelah rehabilitasi.
“Mudah-mudahan melalui gerakan ini, mereka bisa keluar dari lapas. Tetapi setelah mereka keluar, harus buat surat pernyataan, kalau
make
(mengonsumsi narkoba) lagi akan dijebloskan lagi ke sana (lapas/rutan),” kata Menteri.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menteri Yasonna menjelaskan, usulan pemberian grasi hanya bagi narapidana pecandu atau penyalahguna narkoba, bukan pengedar atau gembong narkotik. Dasar pemikiran usulan itu ialah amanat Undang-Undang yang menyebutkan pecandu atau penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi.
