- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) soal pemberantasan korupsi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 19 Juni 2015. "Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, pada sore hari ini akan kita rapatkan mengenai strategi nasional pemberantasan dan pencegahan korupsi," kata Jokowi dalam pembukaan rapat tersebut.
Jokowi ingin menekankan bahwa pemberantasan dan pencegahan harus ditingkatkan agar target ekonomi bisa tercapai. Apalagi, sebelumnya Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi.
"Kita ingin membangun sistem yang baik dengan akuntabilitas yang akurat dengan melalui pembangunan sistem e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit serta pajak online yang mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah."
Jokowi yakin, cara itu akan sangat mengurangi permasalahan korupsi.
Topik pembahasan ratas kali ini sangatlah menarik. Sebab, belakangan santer pro dan kontra terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Terlebih, baru kemarin pimpinan sementara KPK melakukan rapat kerja dengan DPR terkait revisi Undang-Undang KPK. Pandangan berbeda tidak saja muncul dari DPR, melainkan juga di tingkat pimpinan sementara KPK dan pemerintahan. Di antaranya yang ramai menjadi sorotan adalah terkait kewenangan KPK dalam penyadapan dan penuntutan. (ren)
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
