Sumber :
- VIVA/Nila Chrisna
VIVA.co.id
- Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, hingga saat ini pendaftar calon pimpinan KPK sudah berjumlah 182 orang, 11 orang di antaranya adalah perempuan dari berbagai kalangan.
Akademisi Universitas Indonesia, Ani Soetjipto, menilai, kondisi tersebut sangat disayangkan. Hal itu, sebenarnya sudah terlihat saat pembentukan Panitia Seleksi KPK yang beranggotakan sembilan perempuan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
'Menggantung' Calon Pimpinan KPK
Akademisi Universitas Indonesia, Ani Soetjipto, menilai, kondisi tersebut sangat disayangkan. Hal itu, sebenarnya sudah terlihat saat pembentukan Panitia Seleksi KPK yang beranggotakan sembilan perempuan.
Baca Juga :
Pansel: Pimpinan KPK Tak Harus Jaksa dan Polisi
"Jadi, ketika Presiden (Jokowi) putuskan pansel sembilan perempuan, banyak kalangan tercengang, juga kaget. Ini karena banyak yang menuntut untuk proporsional," ujar Ani saat diskusi "Saatnya Perempuan Pimpin KPK" di kantor ICW (Indonesia Corruption Watch), Jakarta, Sabtu 20 Juni 2015.
Menurutnya, keraguan publik yang mengarah ke gender, terutama kepada Pansel KPK yang perempuan justru malah membuat posisi Pansel KPK semakin terpojokkan.
Meski begitu, Ani secara tegas menyatakan, untuk kondisi Indonesia saat ini, peran perempuan sudah dinilai mampu menjadi pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
"Dengan syarat perempuan tersebut memiliki kompetensi dan jiwa petarung," katanya.
Ani menjelaskan, calon pimpinan KPK sudah dipastikan tidak hanya menangani kasus korupsi, tetapi juga menghadapi adanya tekanan dari berbagai pihak, terutama jika memang nanti ada perempuan yang terpilih menjadi pimpinan KPK.
"Tugasnya memang berat, ketika kita meminta tidak hanya kompetensi, tapi petarung. Kita lihat arena medan perang ini bukan ringan, siap diintimidasi, diskriminasi, ada polisi, jaksa, PPATK, dan parlemen," ujarnya.
Lebih jauh, Ani menambahkan, perempuan mampu menjadi pemimpin lembaga KPK, meski harus menghadapi tekanan. Dan yang terpenting, ia ingin mengingatkan bahwa semestinya calon pimpinan KPK harus memikirkan dampak dari korupsi, seperti banyaknya kelompok yang termarjinalkan dan kemiskinan.
"Perempuan biasanya lebih
care
dan peduli, kita berharap perempuan-perempuan yang mendaftar memiliki perasaan itu," kata Ani.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jadi, ketika Presiden (Jokowi) putuskan pansel sembilan perempuan, banyak kalangan tercengang, juga kaget. Ini karena banyak yang menuntut untuk proporsional," ujar Ani saat diskusi "Saatnya Perempuan Pimpin KPK" di kantor ICW (Indonesia Corruption Watch), Jakarta, Sabtu 20 Juni 2015.
