- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Isu reshuffle kembali mencuat usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka meminta laporan kinerja enam bulan dan proyeksi enam bulan ke depan para menterinya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menanggapi santai isu reshuffle kabinet. Dia menyatakan mendukung apapun yang akan dilakukan presiden karena reshuffle adalah wewenang penuh Presiden.
"Mainkan. Itu jadi wewenang presiden," kata Yasonna usai buka puasa bersama di Kementerian Hukum dan HAM Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 25 Juni 2015.
Yasonna enggan menjawab saat disinggung lebih lanjut perihal kemungkinan pencopotan dirinya yang kembali kencang berhembus. Politikus PDIP itu lebih memilih pergi meninggalkan kerumunan wartawan.
Seperti diketahui, pada Kamis, 18 Juni 2015 lalu Presiden Jokowi meminta para menterinya yang berjumlah 34 orang untuk mengumpulkan laporan kinerjanya selama enam bulan, sejak November 2014 hingga April 2015.
Selain itu, dia juga meminta menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja melaporkan rencana agenda selama enam bulan ke depan. Setelah menerima laporan tersebut, Jokowi pun disinyalir telah mengantongi sejumlah nama menteri yang siap diganti.
Laporan: Dianty Windayanti
Bertemu Menteri Australia, Yasonna Bahas Soal Terorisme
Menurut Yasonna, terorisme adalah masalah global.
