Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa lebih Rp2 miliar dana milik orang-orang yang diduga bagian dari kelompok teroris sudah dibekukan per Mei 2015. Dana-dana itu bersumber dari 26 rekening.
Tidak disebutkan identitas pemilik ke-26 rekening itu dan rincian lain. Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, hanya menjelaskan bahwa pembekuan itu berdasarkan peraturan bersama tentang identitas orang atau kelompok/organisasi terduga teroris.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kepala PPATK Sambangi Kantor Wiranto
Tidak disebutkan identitas pemilik ke-26 rekening itu dan rincian lain. Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, hanya menjelaskan bahwa pembekuan itu berdasarkan peraturan bersama tentang identitas orang atau kelompok/organisasi terduga teroris.
"Pemerintah dan penyedia jasa keuangan mengimplementasikan peraturan bersama tersebut dengan membekukan dana per Mei 2015 sebesar Rp2,083 miliar," kata Yusuf di kantornya di Jakarta pada Jumat, 26 Juni 2015.
Indonesia resmi keluar dari black list atau daftar rezim pencucian uang dan pendanaan terorisme. International Cooperation Review Group/Financial Action Task Force (ICRG/FATF) memutuskan mengeluarkan Indonesia dari keseluruhan proses review ICGR. Review mencakup pendanaan terorisme, kriminalisasi pencucian uang (money laundry), dan pembekuan aset.
ICRG/FATF adalah satuan tugas untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional yang dibentuk negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Yusuf menjelaskan bahwa upaya awal yang dilakukan Pemeritah Indonesia melalui penyusunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Setelah itu, Indonesia dinyatakan memenuhi kualifikasi bebas dari pendanaan terorisme dan kriminalisasi pencucian uang.
Menurut Yusuf, keandalan Indonesia dalam hal anti-pencucian uang, kriminalisasi pencucian uang, dan pembekuan aset diakui dunia. Indonesia pun bisa memproklamasikan kepada dunia tentang terjaganya kualitas dan integritas sistem keuangan indonesia. "Sehingga sistem keuangan nasional kita tidak bisa dijadikan sasaran kejahatan," ujar dia. (ren)
Halaman Selanjutnya
"Pemerintah dan penyedia jasa keuangan mengimplementasikan peraturan bersama tersebut dengan membekukan dana per Mei 2015 sebesar Rp2,083 miliar," kata Yusuf di kantornya di Jakarta pada Jumat, 26 Juni 2015.
