KPK Tetapkan Bupati Pulau Morotai Sebagai Tersangka

Jumat, 26 Juni 2015 - 16:21 WIB
Oleh :
Bupati Morotai Rusli Sibua
Bupati Morotai Rusli Sibua
Sumber :
  • setda.pulaumorotaikab.go.id
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
KPK Periksa Pesaing Bupati Buton di Pilkada 2011
- Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :
KPK Periksa Istri Mantan Ketua MK Akil Mochtar

"Penyidik menemukan 2 bukti permulaan cukup yang kemudian menetapkan RS sebagai tersangka," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, dikantornya, Jumat 26 Juni 2015.
Baca Juga :
Sambangi KPK, Fahmi ldris Pertanyakan Kasus Mangkrak


Rusli diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada MK.


"Perkara berkaitan dengan sengketa Pilkada Pulai Morotai di MK tahun 2011," ujar Johan.


Atas perbuatannya itu, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) atas nama Rusli Sibua tercatat sejak tanggal 25 Juni 2015.


Johan mengakui penetapan tersangka Rusli merupakan hasil pengembangan dari putusan pengadilan Akil Mochtar. Akil diketahui telah dinyatakan bersalah dan telah divonis penjara seumur hidup.


Diketahui, pada putusan Kasasi Mahkamah Agung, Akil Mochtar disebut telah menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah kurang lebih Rp2,989 miliar. Uang diberikan untuk mengabulkan keberatan hasil Pilkada Morotai tahun 2011.


Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sementara Akil telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung. (ase)

Halaman Selanjutnya
Rusli diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada MK.
Halaman Selanjutnya