- iStock
VIVA.co.id - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut puluhan jerigen berisi solar ke gudang salah satu kontraktor di Ruteng pada 3 Juni 2015.
Penanggung jawab SBPU Carep bernama Atok secara gamblang membeberkan kepada polisi bahwa 700-an liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu adalah pesanan dari Brigadir Polisi Krisno Ratuloli, oknum polisi yang bertugas di Polres Manggarai, untuk dipasok ke PT Wae Kuli.
Menurut keterangan Atok, Krisno tak bekerja sendirian namun di bawah perintah komandannya, yakni Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai, Ajun Komisaris Polisi Yudha Wiranegara. "Karena disebut Kasat Reskrim juga main, maka saya memberanikan diri untuk mengisi BBM pesanan Pak Krisno," katanya.
Keterlibatan sang komandan membuat ciut nyali anak buah yang menangkap penyelundup BBM itu. Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Manggarai mengaku tak berdaya menindaklanjuti kasus itu. "Kami agak kesulitan memeriksa lebih jauh para pihak yang terlibat," kata Kepala Seksi Propam Polres Manggarai, Inspektur Polisi Dua Domi Hima, kepada wartawan pada Senin, 28 Juni 2015.
Domi Hima berdalil bahwa para pihak yang disebut dalam pemberitaan itu bungkam, bahkan tidak bisa ditemui. "Sopir dan pengawas SPBU Carep tidak bisa ditemui. Nomor kontak mereka juga tidak aktif. Belum lagi anggota yang menangkap pun bungkam," ujarnya.
Dihubungi secara rerpisah, Kepala Polres Manggarai, Ajun Komisaris Besar Polisi Ischaq Said, malah mengaku belum menerima laporan dan penjelasan dari pihak internal yang menangangani keterlibatan anak buahnya. "Saya justru menunggu laporan dari Propam, sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Mereka belum laporkan ke saya," katanya.
Kapolda murka
Kepala Kepolisian Daerah NTT, Brigadir Jenderal Polisi Endang Sunjaya, sempat murka mengetahui kabar ada oknum terlibat tindak kejahatan penyelundupan BBM. Dia mewanti-wanti aparat pengawasan internal mengusut tuntas kasus itu dan menindak tegas pelakuknya.
“Jangan bikin malu institusi Kepolisian,” kata Kapolda di Manggarai Barat pada 9 Juni 2015.
Menurut Kapolda, kini para kontraktor sedang memasuki masa pengerjaan proyek yang membutuhkan banyak BBM. “Proyek galian dan HRS yang butuh BBM berskala besar. Kontraktor mestinya membeli BBM harga industri. Tapi supaya untung banyak, mereka membeli BBM nonsubsidi jatah masyarakat. Agar mulus, dipakailah jasa polisi sebagai pemasok,” ujarnya.
“Kalau urung ditindak, jangan-jangan Kapolres juga sudah menerima setoran dari anggota-anggota nakal. Sangat memalukan polisi jadi kaki tangan kontraktor,” ujarnya menambahkan.
Dia mengaku kecewa dengan ulah oknum polisi di wilayah hukum Polda NTT yang akhir-akhir ini ramai disorot media. “Institusi Polri benar-benar dicoreng dengan keberadaan polisi-polisi nakal itu. Sekali lagi saya tegaskan, tidak akan memberi ampun kepada polisi yang terlibat dalam kejahatan apa pun.”
Jo Mariono/Manggarai
