- IPDN
VIVA.co.id - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro, menampik tudingan pergantiannya terkait pernyataan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Mendagri sebelumnya menyatakan jika di IPDN banyak terjadi pelanggaran HAM. Karenanya ia dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Suhajar menerangkan, bahwa selama memimpin IPDN, ia mengklaim sudah melakukan sesuai amanat tugasnya, dan sesuai Standart of Procedure (SOP) yang ada. Bahkan menurut Suhajar, kondisi IPDN kondusif di bawah kendalinya saat menjadi rektor.
"Tidak benar itu, kondisi IPDN kondusif," ujar Suhajar di Gedung Sasana Praja Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 1 Juli 2015.
Akibat pergantian posisi tersebut, posisi kursi pimpinan IPDN saat ini masih kosong. Suhajar juga menuturkan, usai dilantik ia akan berkantor di Kantor Kemendagri.
Sementara itu, soal siapa yang nanti selanjutnya menjadi Rektor IPDN di Jatinangor, Suhajar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Mendagri.
"Dalam satu atau dua hari ini, saya di sini. Di Kemendagri saya menempati posisi baru, sampai serah-terima menunggu arahan Pak Menteri, untuk rektor. Setelah itu baru kita serah-terima," katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa regenerasi harus dilakukan setiap dua tahun sekali. Terlebih pengangkatannya menempati jabatan baru ini bertepatan dengan masa jabatannya yang sudah berjalan selama dua tahun belakangan.
"Pak Menteri sudah bilang bahwa setiap dua tahun itu di-rolling, saya kan pas dua tahun," tuturnya. (ase)
Harapan Tinggi Jokowi pada Lulusan IPDN
Menjadi garda terdepan perbaikan tata kelola pemerintahan
