- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Uji kelayakan dan kepatutan calon panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo berakhir pada pukul 21.15 WIB, Rabu 1 Juli 2015.
Secara administratif, Komisi I tidak menemukan adanya masalah. Begitu juga secara visi dan misi. Komisi I juga menilai pemaparan Gatot baik dan melingkupi aspek geopolitik, geoekonomi dan geostrategis.
"Ini suatu pandangan proyektif ke depan. Apa yang jadi ancaman, tantangan Indonesia yaitu, titik pusat konflik pertarungan sumber daya alam di kawasan Asia, di mana Indonesia menjadi titik," kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq, di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Mahfudz menyampaikan, 10 fraksi telah menyampaikan pandangannya. Ada 7 fraksi yang setuju tanpa catatan yakni: Hanura, PKS, PKB, PAN, Demokrat, Gerinda dan PDIP. Sedangkan sisanya setuju, namun dengan menambahkan sedikit catatan.
"Fraksi Nasdem meminta komitmen Panglima untuk prioritaskan industri pertahanan dalam negeri. Fraksi PPP meminta komitmen Panglima berani, tegas ikhlas dan meminta tanggung jawab karena amanah," ujar Mahfudz.
Sedangkan Fraksi Golkar meminta Panglima untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam memenuhi peningkatan kesejahteraan prajurit, mencari solusi sengketa perumahan prajurit, dan meminta agar TNI membuat masyarakat membantu tugas pokok TNI.
Dengan ini maka dinyatakan Komisi I DPR RI secara resmi menyetujui penunjukan Gatot sebagai panglima TNI, sekaligus menyetujui pemberhentian Panglima Jenderal Moeldoko.
"Persetujuan Komisi I selanjutnya harus dilaporkan ke pimpinan dewan, pengesahan terakhir dibawa ke rapat paripurna DPR. Apakah fraksi setuju?" tanya Mahfudz. Semua anggota serempak menjawab, "setuju! (ase)
Syarat Panglima TNI Jadi Calon Kuat di Pilpres 2019
Nama Gatot Nurmantyo mendadak mencuat dalam survei.
