Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga kementerian untuk segera mencairkan anggaran pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang. Saat ini, anggaran keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak masih kurang sekitar Rp500 miliar.
"Saya minta kepada Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan ini," ujar Jokowi dalam rapat kabinet terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu 8 Juli 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi Salat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta
"Saya minta kepada Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan ini," ujar Jokowi dalam rapat kabinet terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu 8 Juli 2015.
Baca Juga :
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Puji Jokowi
Siaga keamanan juga diminta Jokowi, agar tetap menjadi fokus pengamanan pihak kepolisian. Sebab, pilkada merupakan standar pelaksanaan demokrasi dalam negeri.
"Kemungkinan adanya berbagai potensi yang mengganggu keamanan pilkada. Sekali lagi, keberhasilan pilkada ini, pilkada yang aman akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi kita," kata Jokowi saat membuka ratas sore ini.
269 daerah akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Ada sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan pendanaan Pilkada dibebankan pada APBD. Besaran dana Rp7 triliun sepenuhnya ditanggung anggaran daerah.
"Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Sebab itu, kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN," ujar Jokowi. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Siaga keamanan juga diminta Jokowi, agar tetap menjadi fokus pengamanan pihak kepolisian. Sebab, pilkada merupakan standar pelaksanaan demokrasi dalam negeri.
