Sumber :
- VIVA.co.id/Mohammad Zumrotul Abidin
VIVA.co.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap mengusung Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Alasan PDIP tetap mengusung Risma karena dipandang sebagai pemimpin yang bisa menyatu dengan masyarakat Surabaya.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristyanto, mengatakan bahwa keputusan itu diambil atas dasar pertimbangan yang matang. PDIP melihat penilaian masyarakat Surabaya selama ini tentang kepemimpinan Risma yang merakyat. Kepemimpinan yang bisa menjadi solusi atas persoalan rakyat di dalam memberantas kemiskinan.
“Sehingga apa yang dilakukan Ibu Risma dan didukung Mas Whisnu yang juga membantu mengkonsolidasi seluruh kekuatan mesin politik partai, maka ini menjadi perpaduan yang sempurna,” ujar Hasto usai mendeklarasikan pasangan Risma dan Whisnu di Surabaya, Rabu malam, 8 Juli 2015.
Hasto meyakini, karakter Risma dalam mengelola pemerintahan dengan menjadikan kekuasaan sebagai alat pembebas rakyat miskin dan didukung partai yang solid seperti PDIP, pasangan itu akan menjadi kekuatan yang menyatu dengan masyarakat Kota Surabaya. “Kami yakin Bu Risma dan Mas Whisnu mampu mewujudkan harapan masyarakat Surabaya,” katanya.
Undang partai lain
Setelah deklarasi itu, PDIP membuka komunikasi politik dengan partai politik yang lain yang ingin menyatukan dengan pasangan calon ini. “Kami buka parpol lain untuk bersatu dengan pasangan ini. Kami berharap dukungan ini dapat diberikan sesegera mungkin. Kami juga menghormati partai lain yang ingin mengusung calon lain,” katanya.
Sejauh ini, menurut Hasto, PDIP sudah melakukan pendekatan dengan partai lain, terutama parpol yang selama ini mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dia menepis anggapan bahwa Pilkada Surabaya akan hanya diikuti satu pasangan calon. Dia mengaku sangat yakin akan muncul pasangan calon lain selain Risma-Whisnu. Sebab setiap partai politik memiliki hak konstitusianal untuk mencalonkan kadernya atau tokoh masyarakat.
Hasto menilai, bila ada parpol lain yang secara sengaja mengatur skenario politik untuk tidak memunculkan calon agar pilkada diundur, partai-partai itu tidak menjalankan tugas konstitusionalnya. “Jika demikian, maka itu akan menjadi catatan buruk bagi rakyat,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Undang partai lain
