Sumber :
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tidak diundur. Pilkada di seluruh Indonesia harus tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2015, walau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebut Komisi Pemilihan Umum masih belum siap.
"Presiden minta tetap tidak ada pengunduran," kata anggota Tim Komunikasi Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Juli 2015. Jokowi berpesan segala sesuatunya harus segera diselesaikan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
"Presiden minta tetap tidak ada pengunduran," kata anggota Tim Komunikasi Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Juli 2015. Jokowi berpesan segala sesuatunya harus segera diselesaikan.
Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman, mengatakan ada sepuluh temuan dari hasil audit BPK, yang akan segera dilaporkan pada presiden. "Jadi rekomendasi kami pilkada serentak belum siap," kata Rambe.
Hasil audit BPK terhadap kesiapan pilkada serentak 2015, antara lain penyediaan anggaran pilkada yang belum sesuai dengan ketentuan. NHPD pilkada belum ditetapkan dan belum sesuai ketentuan.
Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan, rekening hibah pilkada serentak pada KPU dan Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten dan kota, juga belum sesuai ketentuan.
Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya. Bendahara PPK, pejabat pengadaan pada sekretarian KPU dan Bawaslu di semua tingkat belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan SK.
Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai. Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar, sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan.
Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU No 2 tahun 2015. Pembentukan panitia adhoc tidak sesuai ketentuan. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman, mengatakan ada sepuluh temuan dari hasil audit BPK, yang akan segera dilaporkan pada presiden. "Jadi rekomendasi kami pilkada serentak belum siap," kata Rambe.
