- VIVA/Syaefullah
VIVA.co.id - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabreskrim) Komisaris Jenderal Polisi, Budi Waseso menanggapi dengan santai soal desakan agar dia dicopot dari jabatannya sebagai petinggi di Reserse Mabes Polri.
"Kalau Kabareskrim salah nanti akan diperiksa di internal, dibuktikan dulu salah atau enggak," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2015.
Ia menjelaskan, dalam memberhentikan seseorang dari jabatannya itu ada prosedurnya, tidak serta merta langsung dicopot dan kemudian diganti.
"Ya harus ada kesalahan dulu, baik internal maupun eksternal, disiplin, kode etik, apalagi soal pidana," ujarnya.
Mantan Kapolda Gorontalo ini membantah jika dalam penetapan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiequrahman Syahuri sebagai tersangka kasus pencemaran nama hakim Sarpin Rizaldi itu merupakan kriminalisasi.
"Kan tinggal pembuktian saja nanti, kriminilisasi atau penegakan hukum itu murni," ujarnya berdalih.
Ia menyatakan, siapapun boleh meminta pejabat, termasuk dia dicopot dari jabatannya. Namun menurut dia, ada prosedur dan alasan terkait pencopotan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah ormas di Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Kabareskim Budi Waseso. Mereka menilai, Budi Waseso telah bertindak arogan dan melakukan kriminalisasi dengan menetapkan ketua dan komisioner KY sebagai tersangka.
"Presiden harus memberikan peringatan keras kepada Kabareskrim yang telah melakukan kriminalisasi," ujar Paryanto dari unsur Pimpinan Pemuda Muhammadiyah saat membacakan pernyataaan sikap di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu, 15 Juli 2015.
Desakan yang sama juga datang dar Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Lembaga ini mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso.
KontraS menilai, saat ini Polri tengah melakukan upaya kriminalisasi dan menyalahgunakan wewenang dalam proses penegakan hukum.
"Kami mendesak agar Presiden mencopot Budi Waseso dan diganti dengan orang yang lebih berkompeten," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2015.
(mus)
