Sumber :
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan Badan Intelijen Negara (BIN) agar selektif menempatkan anggotanya di daerah rawan konflik.
Tjahjo mengatakan, sebaiknya, BIN menempatkan anggotanya yang berasal dari daerah setempat. Hal itu agar anggota BIN bisa mengetahui medan dan mudah membangun jaringan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Tjahjo mengatakan, sebaiknya, BIN menempatkan anggotanya yang berasal dari daerah setempat. Hal itu agar anggota BIN bisa mengetahui medan dan mudah membangun jaringan.
"Begitu Pak Sutiyoso dilantik sebagai Kepala BIN, beliau diskusi dengan Kemendagri. Arahannya, anggota BIN kalau misalnya ditugaskan di Tolikara, harus orang Tolikara. Jangan diambil dari luar, tidak tahu medan dan jaringan," kata Tjahjo, Selasa 21 Juli 2015.
Tak hanya insiden serupa dengan apa yang terjadi di Tolikara yang dikhawatirkan. Menurut Tjahjo, kerawanan gangguan keamanan juga lebih tinggi saat pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 mendatang.
Alasannya, potensi konflik atau kerusuhan dalam Pilkada dinilai lebih sensitif dibanding Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Potensi konflik di sejumlah daerah cukup tinggi, ada di Papua, Maluku, Sumut, Jatim, termasuk potensi lampu merah. Kalau Jakarta itu jaringan teroris Tangsel. Selain itu NTB juga bisa jadi api dalam sekam. Makanya, harus ada penanganan cermat dan hati-hati," ujar Tjahjo.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menerangkan, pihaknya akan lebih tajam dalam melakukan deteksi dini. Menurutnya hal penting lainnya tidak hanya deteksi dini, akan tetapi juga pencegahannya.
"Kalau kita tahu deteksi dini, tapi tidak bisa dicegah akhirnya seperti di Tolikara. Karenanya, deteksi dini perlu ditunjang dengan pencegahan. Pencegahan bisa melalui Polda dan TNI khususnya di Kodam," katanya menuturkan.
Ia juga mengkritisi karena masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki tanggung jawab terkait pencegahan masalah seperti kerusuhan Tolikara.
Kata Soedarmo, tak sedikit dari pemda tersebut yang beranggapan bahwa tugas keamanan adalah tanggung jawab TNI dan Polri.
"Padahal pejabat daerah, tingkat provinsi-gubernur, tingkat kabupaten, kota, bupati, walikota juga penting," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Begitu Pak Sutiyoso dilantik sebagai Kepala BIN, beliau diskusi dengan Kemendagri. Arahannya, anggota BIN kalau misalnya ditugaskan di Tolikara, harus orang Tolikara. Jangan diambil dari luar, tidak tahu medan dan jaringan," kata Tjahjo, Selasa 21 Juli 2015.
