Sumber :
- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, kebanyakan PNS yang absen di hari pertama masuk usai Lebaran lantaran cuti. Hal ini juga terjadi pada ratusan PNS di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga menjadi sasaran sidak Yuddy.
"Dari 600 PNS BKPM yang ada, hari ini sebanyak 250 orang tidak masuk karena hak cuti mereka. Di sini sekitar 40 persen masih lebih baik, karena ada yang sampai 50 persen," kata Yuddy di gedung BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juli 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Dicopot Jokowi, Yuddy Akan Fokus Mengajar
"Dari 600 PNS BKPM yang ada, hari ini sebanyak 250 orang tidak masuk karena hak cuti mereka. Di sini sekitar 40 persen masih lebih baik, karena ada yang sampai 50 persen," kata Yuddy di gedung BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juli 2015.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang lahir di Bandung itu mengingatkan sanksi yang bisa dikenakan pada bupati dan wali kota yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai Lebaran. Sanksi tersebut berupa sanksi moral dari masyarakat maupun dari pimpinan di atasnya.
"Bisa dari Mendagri, Menpan-RB dan instansi yang terkait tugas mereka," ucapnya.
Dalam sidak sebelumnya di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Yuddy menyebut ada sebanyak 258 PNS yang cuti dari 357 PNS yang bekerja di sana.
"Kalau mereka cuti itu tidak salah, karena ada peraturan perundang- undangannya. Tinggal pandai- pandainya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Yang mau dikasih cuti, akan mengganggu tugas atau tidak. Kalau PNS tidak dikasih cuti, mereka bisa menuntut
loh
," ujar mantan politisi yang mengawali karier politiknya di partai Golkar.
Perlu diketahui, Rabu, 22 Juli 2015 ini, Menpan-RB melakukan sidak PNS yang bolos pasca Lebaran ke beberapa kantor pemerintahan di Jakarta. Sejauh ini, Yuddy telah melakukan sidak ke Balai Kota DKI Jakarta, LAN, BKPM. Saat berita ini diturunkan Yuddy tengah menggelar sidak di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan tersebut, pria yang lahir di Bandung itu mengingatkan sanksi yang bisa dikenakan pada bupati dan wali kota yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai Lebaran. Sanksi tersebut berupa sanksi moral dari masyarakat maupun dari pimpinan di atasnya.
