Lampu Hijau KPK, Menpora Mantap Lanjutkan Proyek Hambalang

Proyek Hambalang di Sentul Bogor
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nachrowi mengatakan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Terpadu di Hambalang, Bogor akan dilanjutkan.

Dicela Bangsa Sendiri, Kostum Indonesia Dipuji Dunia

Hal ini, setelah ia menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa proyek tersebut bisa dilanjutkan, dengan syarat aspek-aspek hukum, serta aspek bangunan, kontur tanah, dan lainnya sudah selesai.

"Saya terima surat dari KPK, mereka katakan proyek Hambalang bisa dilanjutkan asal memenuhi beberapa aspek," ujarnya usai meresmikan Anggota Paskibraka Nasional, di Cibubur, Jakarta, Rabu 29 Juli 2015.

Menpora: Atlet-atlet Indonesia Siap Berjuang di Olimpiade

Imam menegaskan, Kemenpora akan mengajak swasta untuk terlibat dalam pembangunan kembali Hambalang. Meskipun pihak kontraktor lama, yakni PT Adhi Karya Tbk tidak bersedia melanjutkan mega proyek senilai triliunan rupiah tersebut.

"Pihak kontraktor lama tidak bersedia melanjutkan, kita akan mencari lagi," ujar dia.

PSSI Tidak Persoalkan Besaran Dana dari Pemerintah

Menurut dia, proyek Hambalang bisa dilanjutkan berdasarkan surat KPK, yang menyatakan bahwa lahan Hambalang tidak akan disita oleh KPK sebagai barang bukti, sehingga prosesnya masih bisa dilanjutkan setelah lama terhenti.

"Komitmen kami, nanti akan dilanjutkan (proyek Hambalang)," tegas menteri yang juga politikus PKB ini.

Sebelumnya, Kemenpora berencana meneruskan pekerjaan bangunan yang telah dikerjakan sebanyak 50 persen di Hambalang. Sementara itu, sarana dan prasarana olahraga yang belum sama sekali dibangun akan ditenderkan oleh pihak ketiga. 

"Prinsipnya, kami tidak ingin menyia-nyiakan dana rakyat yang sudah terlanjur keluar, termasuk Hambalang. Sekitar Rp500 miliar," ujar Imam.

Ia menambahkan, untuk melanjutkan proyek ini, perlu dilakukan konsultasi dengan otoritas terkait terlebih dahulu. Antara lain, KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah Kota Bogor, dan DPR RI.

Menurut dia, konsultasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sudah tidak ada masalah lagi yang dapat menghambat proyek. 

Dengan demikian, diharapkan pengerjaan lanjutan ini dapat berjalan dengan baik, dan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut dapat maksimal meningkatkan kualitas atlet-atlet Indonesia. Karena itu, anggarannya baru akan diajukan pada 2016. 

"Kami mencoba untuk melihat secara hukum tidak ada persoalan," katanya. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya