- ANTARA FOTO/Yustinus Agyl
VIVA.co.id - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013 telah dinaikkan ke tahap penyidikan.
Sejak Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan pada 23 Juli lalu, Tim Jaksa Penyidik Khusus terus melakukan penyidikan secara intens untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut.
“Kasus Bansos yang ditangani satgas penanganan khusus Jampidsus itu tengah dalam penyidikan. Penyidikan yang sangat intens dilakukan oleh tim. Timnya dikepalai Victor Antonius,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Juli 2015.
Meski telah mengeluarkan surat perintah penyidikan, namun Kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Untuk mengembangkan kasus tersebut, tak menutup kemungkinan saksi-saksi yang pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan diperiksa Kejaksaan Agung.
Widyo menerangkan, pada pekan depan dia akan ke KPK untuk melakukan koordinasi terkait kasus ini. Kasus ini belum akan dilimpahkan dan masih akan ditangani oleh Kejaksaan Agung.
“Selama ini kita masih tangani dan tadi sudah dikatakan sudah penyidikan, sudah seminggu sejak tanggal 23 juli,” ujarnya menegaskan.
Terkait kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah indikasi kecurangan. Pada laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2012, ditemukan indikasi penyelewengan dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) sebesar Rp1,4 milliar. BPK juga menemukan bahwa dana atau anggaran yang digunakan dalam pemberian Bansos kepada beberapa ormas berasal dari honor pegawai tidak tetap dan belanja jasa pihak ketiga.
(mus)
