- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Penunjukkan sejumlah menteri baru Presiden Joko Widodo tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal, saat meramu kabinet baru tahun lalu, KPK dan PPATK dilibatkan untuk melacak rekam jejak para calon menteri sebagai bahan pertimbangan.
Pada awal pemerintahannya Oktober 2014 silam, Jokowi menggandeng KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri sebagai pertimbangan dalam menyusun kabinet. Lebih dari 60 nama diusulkan Jokowi ke KPK dan PPATK untuk ditelisik rekam jejak mereka, apakah bermasalah dengan korupsi atau memang bersih.
Namun, saat perombakan kabinet Rabu kemarin, Jokowi tak lagi melibatkan KPK dan PPATK. Sebanyak lima nama baru ditunjuk Jokowi untuk duduk di Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Kelima nama baru di kabinet Jokowi adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Sofyan Djalil hanya bergeser jabatan dari sebelumnya Menko Perekonomian, kini menjabat Menteri Negara Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.
Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi mengakui bahwa KPK sama sekali tidak dilibatkan oleh Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet yang baru saja dilakukan. Meskipun, pada awal pemerintahannya, Jokowi sempat melibatkan KPK untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.
"Kalau yang barusan tidak dikomunikasikan ke KPK, saya tidak tahu. Dulu pernah sejumlah nama lebih dari 60 nama waktu itu, lalu Pak Kokowi dimita untuk tracking," kata Johan di Yogyakarta, Kamis, 13 Agustus 2015.
Johan menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden, oleh karenanya tidak ada kewajiban Presiden untuk meminta rekomendasi KPK terkait rekam jejak calon. Hanya saja, Presiden Jokowi sebelumnya berkomitmen untuk memilih menteri yang bersih dan berintegritas baik.
"Mungkin kalau yang sekarang ini kami tidak dilibatkan, karena tidak pada posisi untuk menyeleksi," ucap Johan.
Terkait adanya nama menteri baru Jokowi yang pernah diperiksa dalam kasus korupsi di KPK, Johan menegaskan bahwa setiap orang yang pernah diperiksa KPK, belum tentu bersalah atau terlibat langsung kasus korupsi.
"Orang dimintai keterangan di KPK belum tentu bersalah, karena ada informasi yang ingin digali waktu itu ya. Jangan salah," kata Johan. (ren)
Nuryanto / tvOne Yogyakarta
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
