Ini Pesan Mendagri Buat Gubernur Sumbar Baru

“Tugas penjabat gubernur walaupun singkat tapi ada tanggung jawab yang harus Pak Moenek laksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada daerah dan masyarakat Sumbar khususnya dan nantinya mampu dipertanggungjawabkan. Dihadapan Allah SWT,” ucap Tjahjo saat pelantikannya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Untuk menyatukan elemen masyarakat, Tjahjo menyatakan selalu mengengingat apa yang diutarakan Bung Hatta, salah satunya mengingat akan kalimat yang diucapkan Almarhum untuk pemersatu bangsa.

“Semasa beliau masih seorang mahasiwa, dia selalu mengumandangkan sebuah kalimat yang menjadi pegangan seluruh pemuda pada saat itu. Hanya ada satu negara Indonesiaku tercinta, negara itu akan bisa tumbuh berkembang karena aku warga negara republik Indonesia,” kata Tjahjo.

Berkaca dari ungkapan Bung Hatta, Tjahjo menyatakan bahwa Sumbar merupakan bagian dari kebhinekaan Indonesia dan merupakan bagian dari negara Indonesia. 

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, sebagai Penjabat Gubernur dan tokoh masyarakat, Dony diharuskan mampu menggerakkan, mengorganisir seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa memandang jabatan, suku, agama, maupun partai.

“Tapi semua sama menggerakan, mengorganisir percepat peningkatan kesejahteraan, melanjutkan apa yang sudah dicanangkan lima tahun oleh pak Irwan (manta gubernur Sumbar) dan Kasim (wakil gubernur Sumbar), hal-hal mana yang belum optimal harus dioptimalkan dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Tjahjo mengharapakan, orang yang ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur sementara, harus membangun sinergi komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyrakat, agama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), forum pimpinan daerah setempat, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), kejaksaan, pengadilan dan semuanya elemen masyarakat lainnya. 

“Serta memberikan arahan pembinaan bimbingan keseluruh jajaran PNS (pegawai negeri sipil) baik tingkat provinsi hingga ke tingkat desa atau kelurahan,” tuturnya.

Adapun beberapa penjabat gubernur sementara  yang belum dilantik Kementerian Dalam Negeri yaitu wilayah Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.