Sumber :
- Antara/Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Upaya pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan kepala negara terus menuai pro dan kontra. Ilmuwan politik senior Mochtar Pabotinggi menganggap pembahasan pasal tersebut membuang-buang waktu. Pasalnya kata Mochtar, sebelumnya telah ada instrumen hukum untuk menghukum orang yang melakukan penghinaan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi Salat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta
"Itu sudah ada hukumannya, tidak perlu dibuat lagi yang baru," kata Mochtar, Sabtu 15 Agustus 2015.
Baca Juga :
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Puji Jokowi
Jika Jokowi mendapat semacam penghinaan atau fitnah, menurut Mochtar, sang presiden tak perlu memusingkannya dan cukup dibalas saja dengan mengatakan "aku ora opo-opo."
"Presiden Jokowi sudah bagus selama ini dengan selalu menuturkan aku ora opo-opo. Itu sudah bagus, jangan sampai dibalik," ujar Mochtar.
Menurut Mochtar, kritikan atau ejekan sekalipun harus menjadi bahan introspeksi untuk presiden. Tidak hanya presiden, juga untuk para pejabat lainnya.
"Harus dijadikan bahan introspeksi bagi presiden. Makin banyak olok-olokan, berarti masih banyak yang kurang. Itu bahan introspeksi bagi eksekutif, legislatif dan sebagainya," kata Mochtar.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Presiden Jokowi sudah bagus selama ini dengan selalu menuturkan aku ora opo-opo. Itu sudah bagus, jangan sampai dibalik," ujar Mochtar.
