VIVA.co.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 19 Agustus 2015, meminta pemerintah untuk menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai ladang pendapatan baru bagi negara.
Baca juga:
Anggota DPR Komisi V, Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, mengatakan, dalam laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, pendapatan negara hanya didominasi penerimaan pajak yakni dengan rata-rata 70 persen.
"30 persen itu cuma yang lain-lain. Kenapa kita justru tergantung pada pajak? Kenapa tidak mengerahkan potensi BUMN? Negara kita subur dan makmur, ada banyak potensi di sini," tanya Ridwan, pada Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, saat rapat di Gedung DPR, Jakarta.
BUMN, menurut Ridwan, mempunyai sejumlah potensi untuk menjadi ladang dari pendapatan negara. Sebab, BUMN mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dalam negeri.
"BUMN itu milik negara. Seluruh pendapatan dari BUMN itu harusnya bisa berkontribusi bagi negara," ujar dia.
Menanggapi pernyataan Ridwan, Bambang menjelaskan, alasan pemerintah menggenjot penerimaan pajak pada saat itu dikarenakan penopang pertumbuhan dalam negeri seperti minyak dan gas mengalami penurunan.
"Kalau melihat contoh negara yang baik, memang bergantung pada pendapatan pajak negara. Waktu itu kita bergantung pada penerimaan migas, tapi migas juga turun makanya kita alihkan ke pajak," kata Bambang.
Dia mengatakan, selama ini, BUMN turut berkontribusi dalam menjalankan misi pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara. Tetapi, sebagian besar laba perusahaan BUMN harus dialokasikan untuk perluasan bisnis perusahaan pelat merah tersebut.
Ini yang jadi landasan pemerintah untuk tidak terlalu memaksa BUMN menggejot pendapatan negara. "Sudah ada dividen BUMN yang dibahas. Sebagian tidak ada profit, sebagian sudah ada yang jalan di pemerintah. Tapi, laba ini tidak seoptimal laba swasta. Mereka perlu menyisihkan sebagian labanya untuk ekspansi," katanya.
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
