Sumber :
- ANTARA/ Wahyu Putro A
VIVA.co.id
- Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016 berpotensi sulit disetujui oleh Komisi XI DPR. Sebab, banyak persoalan di internal BI yang menjadi sorotan seluruh anggota Komisi XI DPR saat pembahasan anggaran.
Menurut anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, sikap anggota Komisi XI tersebut bukannya tanpa alasan kuat. Dia mencontohkan persoalan di BI.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
BI Tak Akan Perlonggar Uang Muka Kredit Motor
Baca Juga :
Harapan BI dari Penerapan 7 Days Repo Rate
Menurut anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, sikap anggota Komisi XI tersebut bukannya tanpa alasan kuat. Dia mencontohkan persoalan di BI.
Baca Juga :
Aliran Dana Asing ke RI Tembus Rp130 Triliun
Misalnya, pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh BI, mengingat adanya konflik kepentingan yang menyebabkan bank sentral setengah hati mengamankan target nilai tukar yang diamanatkan UU APBN.
"Terkait pelaksanaan operasi moneter, saya akan upayakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit secara khusus BI," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu 22 Agustus 2015.
Menurut dia, permasalahan di BI yang lain soal pencetakan uang. Siapa saja yang terlibat dalam proses pencetakan uang, siapa suplier
-
nya, suplier
kertas, tinta, dan proses pengamanannya. Hal ini mengingat DPR juga sangat memperhatikan tentang sistem pembayaran di BI.
Masalah lain, kata Misbakhun, dugaan benturan kepentingan perusahaan di bawah Yayasan Bank Indonesia yang banyak melakukan kerja sama pengelolaan kegiatan bisnis proses di BI yang mempunyai orientasi profit.
Permasalahan di atas, dia melanjutkan, jelas menjadi perhatian Komisi XI untuk melakukan pendalaman dalam pembahasan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016.
"Kalau BI tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan anggota Komisi XI terkait masalah yang sudah ditanyakan tersebut, maka bisa jadi ATBI 2016 sulit disetujui Komisi XI," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Misalnya, pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh BI, mengingat adanya konflik kepentingan yang menyebabkan bank sentral setengah hati mengamankan target nilai tukar yang diamanatkan UU APBN.
