Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik kebijakan pemerintah tak mewajibkan seluruh tenaga kerja asing untuk menggunakan Bahasa Indonesia.
Ia khawatir, dengan kebijakan itu justru akan menghilangkan proteksi terhadap tenaga kerja yang dimiliki di Indonesia. Seluruh jenjang pekerjaan bukan tidak mungkin akan diburu oleh para pekerja asing.
"TKI saja sebelum berangkat ke negara tujuan wajib mendalami budaya dan bahasa negara penempatan. Bisa dibayangkan, Desember nanti seluruh tingkatan lapangan kerja di Indonesia disesaki tenaga kerja asing," kata Rieke dalam keterangan tertulisnya, Senin 24 Agustus 2015.
Ia mengatakan, selama ini kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja asing di Indonesia diatur dalam Permenakertrans Nomor 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebelum direvisi dalam Permenaker Nomor 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Ketentuan itu ditujukan untuk mempercepat alih ilmu dan teknologi dari pekerja asing ke tenaga kerja dalam negeri, sekaligus meminimalisasi benturan budaya akibat kendala bahasa.
Namun, aturan tersebut tidak pernah terimplementasi dengan baik, sehingga bisa dipastikan mayoritas pekerja asing bahkan tidak tahu ada aturan tersebut.
Contohnya adalah maraknya pekerja asal Tiongkok ke Indonesia. "Jangankan kemampuan bahasa, kedatangannya pun sebagian melalui jalur dan prosedur ilegal," kata Rieke.
Sebab itu, Rieke memastikan bahwa sesungguhnya masalah masuknya investasi atau masalah industrialisasi bisa dipastikan bukan karena aturan tentang kewajiban berbahasa Indonesia.
"Kewajiban berbahasa Indonesia untuk pekerja asing harus dipertahankan. Pemerintah harus merevisi Permenaker 16/2015," ujarnya.
Retribusi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Naik
Ini untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja asing.
VIVA.co.id
11 Agustus 2016
Baca Juga :
