- Mitra Angelia
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, menggelar rapat koordinasi untuk membahas masalah lamanya waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time). Rapat dengan pihak-pihak terkait itu menghasilkan beberapa solusi untuk mengurangi waktu bongkar muat.
Menurut Rizal, pemerintah kini tidak akan menolerir lagi ketidakbecusan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak jalur hijau dan mempercepat jalur merah untuk barang impor yang masuk.
Untuk eksportir atau importir yang selama ini kredibel, barang bisa langsung masuk melalui jalur hijau, atau tidak melalui pemeriksaan. Sebaliknya, untuk yang mencurigakan harus melalui jalur merah.
"Dulu waktu saya jadi konsultan (bea cukai), kita kembangkan sistem jalur hijau dan merah. Untuk yang kredibel, seperti spare part mobil, yang tidak neko-neko masuk jalur hijau. Yang tidak bagus, mencurigakan, masuk merah," kata Rizal di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Agustus 2015.
Meskipun kategori merah selama ini kecil, hanya 6 persen, tapi Rizal menilai tetap membuat lama. Dia minta supaya dicek lagi.
"Kalau nggak punya catatan buruk, langsung dimasukan saja ke hijau," ujar dia.
Menurut Rizal, selama ini dalam proses impor terlalu banyak preaudit. Padahal, barang yang masuk jalur hijau tidak perlu diperiksa di Tanjung Priok.
"Tidak usah diperiksa di Tanjung Priok, random saja di pabrik. Untuk yang jalur hijau kita post audit, untuk perbaiki record," ujarnya menambahkan.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun buffer zone (daerah penyangga) di suatu tempat. Buffer zone ini berfungsi untuk menaruh barang-barang impor yang dinilai berbahaya dan berisiko.
"Kami minta dibangun buffer zone. Saya sarankan supaya kita pilih di Kepulauan Seribu, di Pulau Damar. Kalau ada barang high risk, kita drop di situ, diperiksa jangan di Tanjung Priok."
(mus)
