- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Pemerintah tengah mengevaluasi keberadaan lembaga-lembaga negara yang dinilai tidak produktif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, saat ini instansinya sudah mengevaluasi 22 lembaga.
"Ini bukan untuk peleburan tapi penataan lembaga nonstruktural. Kami evaluasi organisasinya. Evaluasi lapangannya sudah lebih dari 50 persen," kata Yuddy di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2015.
Dari hasil evaluasi itu, kementerian akan memberikan beberapa rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, Presiden yang berhak memutuskan nasib lembaga itu karena lembaga itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).
Rekomendasi itu di antaranya, restrukturisasi, revitalisasi, atau dibubarkan. Juga perampingan.
"Mungkin ada dua lembaga fungsinya sama nih, makanya gabungin aja," ujarnya menambahkan.
Rencananya, akhir Agustus tahun ini, nasib lembaga-lembaga itu akan diputuskan. Namun, Yuddy enggan menyebut nama 22 lembaga itu.
"Sudah 15 lembaga yang kami lihat. Insya Allah kami selesaikan akhir Agustus ini tinjauan lapangannya lalu minggu kedua September akan kami laporkan pada Komite Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin Wapres dan Presiden."
(mus)
