- VIVA.co.id/ Dianty Winda
VIVA.co.id - Dalam wawancara seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah peserta menyatakan setuju terhadap hukuman mati terhadap koruptor.
Salah seorang capim sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, misalnya. Ia setuju dengan hukuman mati tapi harus dilihat tingkat kesalahannya.
Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan setuju bila ada peraturan bahwa koruptor harus diberikan hukuman mati.
"Kalau pada akhirnya diputuskan hukuman mati, ya hukum mati. Untuk sekarang kan ditunda," kata Yasonna ketika ditemui di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2015.
Yasonna juga menyatakan hukuman mati terhadap koruptor bisa diubah jika pelaku berkelakuan baik selama dalam masa tahanan.
"Untuk sekarang kan masih ada kemungkinan perubahan. Misalnya tidak dihukum mati kalau berkelakuan baik dan lain-lainnya," ujar Yasonna.
Menurut Yasonna, opsi di atas bisa menjadi jalan tengah untuk masyarakat yang setuju ataupun tidak setuju dengan hukuman mati terhadap koruptor.
"Jadi (opsi) ini mengakomodasi bahwa masyarakat yang pro dan kontra untuk diambil jalan tengah," katanya.
Wiranto: Tidak Perlu Ada Evaluasi Hukuman Mati
"Tekanan dari mana pun, kita punya yurisdiksi hukum nasional."
