Pengundian Nomor Calon Wali Kota Semarang Ribut

Simulasi pengamanan Pilkada serentak
Sumber :
  • VIVA.co.id/Bayu Yanuar Nugraha
VIVA.co.id - Pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Semarang, Jawa Tengah, berakhir dengan keributan, kemarin. Dua pendukung pasangan calon saling pukul sesaat setelah nomor urut pasangan calon ditetapkan.
Mendagri Tolak Jadi Ketua Pansel KPU

Keduanya adalah pendukung pasangan yang mendapatkan nomor urut 1, Soemarmo Hadi Saputro-Zuber Syafawi, dan pasangan nomor urut 2, Hendrar Prihadi-Hevearita GS.
Ketua KPU: Ahok Siap-siap Kena Sanksi Bawaslu

Awalnya, proses pengambilan nomor urut yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Balai Kota Semarang berjalan lancar. Sejak awal, simpatisan pendukung tiga calon hanya beradu yel-yel di luar rapat pleno KPU.
Pendaftaran Calon Perseorangan Pilkada DKI Dibuka Hari Ini

Namun suasana mendadak panas, sesaat nomor urut ditetapkan. Simpatisan pendukung pasangan calon nomor urut dua berebut dan berdesakan memasuki ruang rapat pleno untuk menyambut jagoan mereka keluar ruangan.

Baku hantam pun tak terelakkan akibat dua pihak tidak mau mengalah. Keributan terjadi selama beberapa saat. Aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang bahkan sempat kesulitan melerai kedua kubu yang bertikai itu.

"Mereka berebut masuk ruangan dan saling pukul. Ini masih kita lerai agar bisa berdamai," kata seorang petugas Polrestabes Semarang di lokasi kejadian.

Aksi bentrok antarpendukung calon tak hanya terjadi kali ini saja. Dua hari lalu, aksi saling pukul juga terjadi saat pengumuman pasangan calon yang lolos seleksi. Tapi bentrokan terjadi antara pendukung pasangan Soemarmo-Zuber dan pendukung Sigit-Bagus. Kasus itu sudah dilaporkan kepada Polrestabes Semarang.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, mengatakan bahwa mekanisme pengambilan nomor urut dengan mengambil undian sampai dua tahap itu dilakukan agar tidak menumbuhkan kecurigaan terhadap KPU.

"Kita ingin proses yang transparan dan sedemokratis mungkin," ujar Henry, usai penetapan nomor urut.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya