Sumber :
- ANTARA/M Risyal Hidayat
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain, mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Haji. Hal itu disebabkan masih banyak masalah dalam pelayanan haji tahun ini, seperti visa jemaah calon haji sebagai akibat sistem baru yang dibuat pemerintah Arab Saudi.
"Usulan pembentukan Panja Pengawasan Haji untuk mengurangi masalah, mencari solusi, agar pelaksanaan haji ke depan agar menjadi lebih baik," katanya di Kompleks Parlemen di Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2015.
Pemerintah Arab Saudi menerapkan E-hajj, sistem elektronik untuk pelayanan ibadah haji. Sistem itu sebenarnya disiapkan untuk mempermudah kelancaran para jemaah haji dari seluruh dunia.
Baca Juga :
Satu Jam di Masjid Nabawi
Menurut Malik, Kementerian Agama (Kemenag) kurang siap dan tidak antisipatif dalam perubahan sistem yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. Hal itu mengakibatkan sekitar 6.000 jemaah calon haji tertunda keberangkatannya.
"Kami sayangkan kinerja Menteri Agama. Selama ini pelaksanaan haji dari tahun ke tahun, belum ada perubahan ke arah yang lebih baik," kata legislator PKB itu.
Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid, menambahkan, ada kekhawatiran lain yang akan mengganggu para jemaah calon haji dalam menjalankan ibadah, yakni permasalahan moda transportasi darat.
Politikus Partai Gerindra itu khawatir bus-bus yang akan membawa para jemaah calon haji tidak baik. Selain itu, pengamanan bus jemaah menjadi hal penting yang harus menjadi prioritas.
"Pengamanan bus Shalawat. Bus ini disiapkan untuk membawa jemaah haji dari Maktab ke Masjidil Haram. Bisnya sering diserbu jemaah dari negara lain. Kasihan jemaah kita sering enggak kebagian. Saya minta petugas TNI-Polri yang diberangkatkan untuk mengamankan," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami sayangkan kinerja Menteri Agama. Selama ini pelaksanaan haji dari tahun ke tahun, belum ada perubahan ke arah yang lebih baik," kata legislator PKB itu.
