Sumber :
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id
- terhadap putusan Praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar hari ini, Kamis 27 Agustus 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Kami memberikan kesempatan penundaan sidang ini. Setelah majelis bermusyawarah. Sidang ini kita tunda sampai hari kamis tanggal 27 Agustus 2015," ujar hakim Ketua I Ketut Tirta di PN Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya, pekan lalu.
. Namun KPK belum sempat membacakan permohonannya, lantaran Hadi mengajukan surat permohonan penundaan sidang untuk mempersiapkan kuasa hukum.
Atas permohonan penundaan tersebut, Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Mantan Ketua BPK RI Hadi Purnomo selaku pihak termohon untuk mempersiapkan dan menunjuk kuasa hukum untuk diri termohon.
Baca Juga :
Dua Jaksa yang Ditangkap KPK Bakal Dicopot?
Karena itu, Majelis hakim akhirnya mengagendakan kembali sidang PK yang diajukan pada Kamis 27 Agustus 2015.
Baca Juga :
Ruangan Bupati dan BPMP Subang Digeledah KPK
Permohonan memori PK yang diajukan oleh lembaga anti rasuah tersebut merupakan upaya hukum yang ditempuh KPK setelah sebelumnya upaya banding atas ditolak.
Baca Juga :
KPK Benarkan Tangkap Tangan Jaksa
Dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo. Namun putusan Hakim Haswandi, yang memimpin sidang dinilai melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon (Ultra Petita).
Hakim Haswandi pada putusannya memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan kasus Hadi Poernomo. Padahal, KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.
Hakim Haswandi menilai penyelidikan dan penyidikan KPK atas perkara Hadi Poernomo batal demi hukum, karena dia menilai penyelidik dan penyidik kasus tersebut adalah tidak sah.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hakim Haswandi pada putusannya memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan kasus Hadi Poernomo. Padahal, KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.
