Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, didakwa telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kawan peserta lain memperkaya terdakwa sejumlah Rp1.821.698.840 dan 1 lembar potongan kiswah (potongan kain penutup Ka'bah)," kata Jaksa Supardi, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.
SDA didakwa telah menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi serta telah mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, SDA juga didakwa mengarahkan Tim penyewaan Perumahan Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia perumahan jamaah Indonesia tidak sesuai ketentuan, serta memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
Tidak hanya itu, mantan Ketua Umum PPP itu juga turut didakwa telah menggunakan dana operasional menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukkan.
Tidak hanya memperkaya diri sendiri, perbuatan terdakwa juga telah memperkaya orang lain dan korporasi dengan perincian antara lain sebagai berikut:
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Suryadharma Ali Ajukan Banding
"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kawan peserta lain memperkaya terdakwa sejumlah Rp1.821.698.840 dan 1 lembar potongan kiswah (potongan kain penutup Ka'bah)," kata Jaksa Supardi, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.
Baca Juga :
Vonis SDA Jadi Dasar KPK Jerat Hasrul Azwar
SDA didakwa telah menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi serta telah mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, SDA juga didakwa mengarahkan Tim penyewaan Perumahan Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia perumahan jamaah Indonesia tidak sesuai ketentuan, serta memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
Tidak hanya itu, mantan Ketua Umum PPP itu juga turut didakwa telah menggunakan dana operasional menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukkan.
Tidak hanya memperkaya diri sendiri, perbuatan terdakwa juga telah memperkaya orang lain dan korporasi dengan perincian antara lain sebagai berikut:
1. 180 orang petugas PPIH yang tidak memenuhi persyaratan sejumlah Rp12.778.474.103
2. Tujuh pendamping Amirul Hajj sejumlah Rp354.273.484
3. Cholid Abdul Latief Sodiq Saefudin sejumlah 1.655.560 Riyal
3. Mukhlisin sejumlah 20.690 Riyal
4. Fuad Ibrahim Atsani sejumlah 791.300 Riyal
5. Hasrul Azwar sejumlah 5.851.850 Riyal
6. Nurul Iman Mustofa sejumlah 100 ribu dolar AS
7. Hasanuddin Asmat alias Acang alias Hasan Ompong sejumlah 554.500 Riyal
8. Residential Al-Andalus Company Center Management sejumlah 2.281.370 Riyal
9. Haj dan Manzil for hotels Management Al-Mukhtar Services senilai 1.458.730 Riyal
10. Mubarak Groups Hotels sejumlah 1.303.835 Riyal
11. Umrah Services and Group for Hajj Al Shatta sejumlah 1.116.600 Riyal
12. Al Zuhdi Hotels Group sejumlah 981.695 Riyal
13. Manzili Hotels and Resort sejulah 1.502.900 Riyal
14. Wesel Hotels Company 224.965 Riyal
15. Ilyas Company sejumlah 651.950 Riyal
16. Muasasah Makarim Al Madinah at Tijarah sejumlah 2.391.400 Riyal
17. Saeed Makkey Hotel Group sejumlah 653.250 Riyal
18. Mawaddah International Group sejumlah 702.660 Riyal
19. Majmuah Al-Isyroq sejumlah 76.700 Riyal
20. Hotel Norcom Oasis sejumlah 563.906 Riyal
21. Madinah Palace Hotel sejumlah 419.062 Riyal
22. Hotel At-Thoiroh Towers sejumlah 396.172 Riyal
23. Hotel Almahmal Palestine sejumlah 284.214 Riyal
24. Hotel Almukhtaroh Quraisy sejumlah 302.302 Riyal
24. 1.771 jemaah yang diberangkatkan tidak sesuai nomor antrean berdasarkan nomor porsi sejumlah Rp12.328.643.641,02.
Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp27.283.090.068,02 dan 17.967.405 Riyal atau setidak-tidaknya sejumlah itu sebagaimana laporan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Perbuatan Suryadharma Ali tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
1. 180 orang petugas PPIH yang tidak memenuhi persyaratan sejumlah Rp12.778.474.103
