Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengkritik pembagian bidang yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Menurut dia, komposisi itu tak sesuai dengan kebutuhan KPK.
"Kalau kebutuhan Presiden atau mereka yang tidak suka KPK, mungkin sudah terpenuhi. Tapi bagi orang yang lama di KPK, komposisi di atas lucu," kata Abdullah melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Selasa, 1 September 2015.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemimpin KPK juga adalah Penyidik dan Penuntut Umum. Karena itu, setiap komisioner KPK harus menguasai peta korupsi secara komprehensif, menetapkan diagnosa yang tepat.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sehingga dengan sendirinya terapi pemberantasan korupsi harus juga bersifat komprehensif yang meliputi aspek penindakan dan pencegahan," ujarnya.
Abdullah menyebut adanya pengkotakan bidang yang dilakukan Pansel kepada capim merupakan suatu bentuk perwujudan dari sistem jatah bagi instansi tertentu. Hal itu membuat seorang kandidat yang tidak memenuhi syarat akan tetap lulus karena jatah tersebut.
"Jadi pengkotakan secara kaku di antara aspek penindakan, pencegahan, dan monitoring adalah bahasa lain dari sistem kuota atau jatah bagi instansi tertentu. Sehingga sekalipun tidak memenuhi kualifikasi, tapi karena harus ada unsur tertentu, masuklah unsur tersebut, baik berdasarkan gender maupun profesi," katanya menambahkan.
Ketua Pansel, Destry Damayanti, mengakui adanya pembagian empat bidang terkait capim KPK merupakan inisiatif seluruh anggota Pansel. Pembagian dimaksudkan untuk memberi keseimbangan pada fungsi dan tugas KPK. Namun Pansel tetap menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan kepada DPR.
"Itu menjadi kewenangan DPR, walau pun kami berharap DPR juga mempunyai kesamaan pandangan dengan kami," katanya.
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Abdullah menyebut adanya pengkotakan bidang yang dilakukan Pansel kepada capim merupakan suatu bentuk perwujudan dari sistem jatah bagi instansi tertentu. Hal itu membuat seorang kandidat yang tidak memenuhi syarat akan tetap lulus karena jatah tersebut.
