- Humas Pemerintah Kabupaten Tolikara
VIVA.co.id - Umat Islam di Tolikara, Papua, akhirnya bisa beribadah dengan lancar. Sebab masjid yang ada di sana kini diperbolehkan menggunakan atribut Islam dan pengeras suara saat ibadah salat.
Keputusan ini diperoleh setelah adanya mediasi antara Polres Tolikara, pemerintah, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Mediasi ini berlangsung di aula Polres Tolikara pada Sabtu, 12 September 2015 lalu.
Dalam pertemuan itu, para tokoh Muslim Tolikara yakni H. Sarno, dan Ustaz Harun Hamza, mengungkapkan jika saat ibadah salat Jumat dan saat ibadah hari–hari besar Islam harus terdengar semua jemaah atau dengan menggunakan pengeras suara karena di dalam ajaran Alquran diperintahkan demikian.
"Menurut saya, di Tolikara jemaahnya sudah mencapai lebih dari ratusan orang dan bangunan tempat ibadah Muslim sekarang sudah besar, sehingga patutlah menggunakan nama masjid," ujar Hamzah seperti dilansir dalam press rilis yang diterima VIVA.co.id dari Humas Pemerintah Kabupaten Tolikara.
Tanggaan GIDI
Tokoh GIDI pendeta Ernes Yanengga dan Pendeta Minagiwewo Kogoya memberikan penjelasan mengapa Gereja lain tidak boleh ada di seluruh wilayah Tolikara selain gereja GIDI.
"Karena GIDI ini dibentuk atau dilahirkan di Karubaga. Pembentukan organisasi keagamaan nasrani yakni Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang dibentuk oleh orangtua kita saat itu masih dalam keadaan berkoteka. Dengan suatu pemikiran dan pandangan iman bahwa gereja GIDI ini suatu kelak akan menjadi gereja besar di dunia," ujar Ernes.
Dia menambahkan, pelayanan GIDI juga sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia hingga sudah masuk di beberapa negara seperti di Asia, Timur Tengah bahkan di Eropa.
"GIDI ini adalah salah satu organisasi agama nasrani tradisional atau asli Indonesia, tidak diadopi dari luar negeri dan lainnya," kata Ernes.
Karena itu, lanjut Ernes, kesepakatan jemaat GIDI di Tolikara bahwa di seluruh wilayah Tolikara tidak boleh ada gereja lain. Kekhususan inilah yang dijaga baik oleh semua jemaat GIDI di seluruh wilayah Tolikara selama ini.
Di dalam AD/ART GIDI sudah ada ketentuan bahwa di Tolikara ada kekhususan, hal ini mesti dipahami baik oleh semua pihak.
"Karena itu mari kita duduk sama–sama, rembuk membicarakan jalan terbaik untuk membagun daerah kita Tolikara khususnya, dan Papua pada umumnya," kata dia.
Mengawal kesepakatan
Wakil Bupati Tolikara, Amos Yikwa, menyambut baik hasil kesepakatan bersama yang sudah dicapai dengan baik. Dia berharap, ke depan semua pihak bersama–sama dengan Pemerintah Tolikara dan aparat keamanan yang berada di Tolikara menjaga dan mendukung penuh hasil yang sudah dicapai saat ini.
"Kami pemerintah siap bersinergi dengan umat Nasrani yakni, GIDI Tolikara dan umat Mulim Tolikara untuk terus memberikan pemahaman dan penyelesaian di setiap tempat lebih kontinyu," ujar Amos.
Kapolres Tolikara, Ajun Komisaris Besar Musa Korwa, mengatakan pihaknya sengaja menggelar tatap muka ini lebih awal dengan maksud supaya dari hasil kesepakatan ini bisa disosialisasikan ke tingkat lapis bawah.
"Karena kadangkala hasil keputusan yang sudah diambil pada tingkat pimpinan daerah bersama para tokoh sering tidak diterima atau didengar baik oleh masyarakat lapisan bawah," ucapnya.
Dia juga berjanji akan memantau terus hasil kesepakatan tersebut agar bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. (ase)
Pemerintah Diminta Tak Diskriminasi Umat Islam
Umat Islam cenderung diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah.
