- ANTARA FOTO/Saiful Bahri
VIVA.co.id - Optimisme pemerintah untuk mengejar dalam lima tahun dikhawatirkan akan memicu suburnya kartel daging di Indonesia.
Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kondisi itu pernah terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih memimpin di 2009 dengan rencana target yang sama.
Kala itu, pemerintah juga punya target untuk di tahun 2014 dengan kondisi Indonesia tengah mengimpor daging lebih dari 60 persen. Akibatnya, capaian itu memaksa Indonesia harus menekan impor daging hingga 50 persen atau 10 persen per tahun.
"Akibatnya akan terjadi kelangkaan," kata Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, Senin, 14 September 2015.
Ia berpendapat, bila target dalam kurun lima tahun itu terlalu ambisius. Karena mengingat kebutuhan daging dalam negeri tidak sebanding dengan ketersediaan daging lokal.
"Jangan lima tahun untuk capai sewasembada, bisa 10 tahun, nggak dalam satu kepemimpinan, bisa saja dua periode kepresidenan. Untuk mencapai lima tahun agak sulit," katanya menambahkan.
Menurut Syarkawi, keran impor tidak bisa ditutup langsung meski Indonesia menargetkan untuk swasembada daging. Sebab, kondisi itu justru membuat kelangkaan daging semakin tinggi.
"70 persen daging kebutuhan ada di Jakarta dan sekitar, pasokannya ada dari Australia, harapannya ada dari NTB, Bali, Sulsel, yang merupakan sentra sapi. Tapi kita tahu punya masalah logistik yang masih sangat sulit, biayanya mahal."
(mus)
