Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id -
Komisi III DPR menggelar Rapat Kerja dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK-L) 2016 di Ruang Komisi III, Kamis, 17 September 2015. Dalam kesempatan itu, Badrodin meminta penambahan anggaran untuk Polri sebesar Rp20,09 triliun.
"Pertama, untuk kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan remunerasi atau tunjangan kinerja sebesar Rp5,17 triliun," kata Badrodin kepada Komisi III.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pertama, untuk kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan remunerasi atau tunjangan kinerja sebesar Rp5,17 triliun," kata Badrodin kepada Komisi III.
Kemudian yang kedua, peningkatan anggaran diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional di kantor, dan juga kegiatan untuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban nasional (kamtibnas).
"Untuk meningkatkan dukungan operasional perkantoran dan pelaksanaan kegiatan fungsi teknis kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum sebesar Rp8,65 triliun," ujar Badrodin.
Terakhir, Badrodin menginginkan anggaran tersebut untuk pembangunan fasilitas untuk pelayanan publik. Selain itu, untuk penanganan gejolak sosial.
"Untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penanganan gejolak sosial dan penanganan
flash point
sebesar Rp6,27 triliun," ungkap kapolri.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kemudian yang kedua, peningkatan anggaran diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional di kantor, dan juga kegiatan untuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban nasional (kamtibnas).
