- lonelyplanet.com
VIVA.co.id - Pemerintah Indonesia tak bersedia memenuhi tuntutan barter penculik dua warga negara Indonesia di Papua Nugini. Pemerintah lebih memilih meminta bantuan kepada militer Papua Nugini untuk bernegosiasi dengan kelompok bersenjata itu.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mendukung langkah pemerintah tersebut. Menurut dia, pemerintah memang harus tegas, dan tidak membuka ruang negosiasi.
"Karena sekali ini dibuka ruang negosiasi, maka ini akan dikapitalisasi, untuk mengeskalasi gerakan-gerakan dari perjuangan politik menjadi aksi-aksi teror yang lebih jauh," kata Mahfudz di Jakarta, Kamis, 17 September 2015.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kasus penyanderaan tersebut merupakan eskalasi dari gerakan separatis di Papua yang menggunakan cara-cara teror dengan memanfaatkan wilayah negara tetangga.
"Jadi ini adalah satu eskalasi dari operasi gerakan dan menurut saya ini sudah serius. Apalagi ini sudah memakai strategi, mencoba melibatkan negara lain dengan penyanderaan ini dilakukan di Papua Nugini," ujarnya menambahkan.
Karena sudah terlanjur melibatkan negara lain, maka penyelesaiannya harus bersifat politis.
"Dan di sini juga, menjadi ujian Papua Nugini, sejauh mana komitmennya mendukung NKRI dalam kasus teror."
(mus)
Situasi Makin Memburuk, TKI di Suriah Kembali Dipulangkan
Kontrak mereka dengan majikan tak mungkin diperpanjang.
