- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA.co.id - Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herman Hidayat, mengatakan pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab atas asap pekat di berbagai wilayah Indonesia.
Sebab, menurutnya kebakaran hutan menjadi pertanda bahwa pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan keamanan, melindungi kesehatan, dan aktivitas ekonomi setiap warga negaranya.
"Kebakaran hutan ini terjadi setiap tahun. Ini sebagai kejahatan ekonomi, sosial, dan ekologi. Kalau kesehatan sudah tentu pastinya," tegas dia di Kantor LIPI, Jakarta, Jumat, 18 September 2015.
Ia menuturkan, kesehatan menjadi salah satu faktor yang sangat terasa saat ini, di mana masyarakat rentan akan berbagai penyakit yang akibatkan adanya asap pekat dari kebakaran hutan.
"Masyarakat jadi rentan terkena pernafasan akut, asma yang membuat orang cepat meninggal. Penyakit-penyakit itu menyerang anak dan orang tua," kata dia.
Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo pada tahun lalu sempat berkunjung ke wilayah Riau. Pada saat itu, mantan Wali Kota Solo itu menganjurkan untuk bagaimana nanti bila terjadi kebakaran hutan terjadi, tidak merembet luas.
"Pemerintah tidak mau belajar dari sebelumnya. Tidak solid melakukan investigasi yang tidak sesuai perencanaan. Ini harusnya dikawal dan dikontrol," jelas dia.
Di kesempatan yang sama, Tukirin Partomihardjo, peneliti Puslit Biologi LIPI, mengungkapkan, sebagai ilmuwan seringkali memberikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah.
Tujuannya, agar dijadikan dasar acuan saat melakukan kebijakan di masa mendatang.
"Kita itu hanya memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, tapi soal kebijakannya ada di pemerintah. Ini sudah soal politik," kata dia.
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Di sejumlah wilayah Sumatera kini mulai terjadi kebakaran hutan lagi.
