- ANTARA/Rony Muharrman
VIVA.co.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima laporan dari kelompok masyarakat sipil Gerakan Melawan Asap Riau. Mereka mengadukan yang utamanya pemerintah, karena kabut asap pada Jumat 18 September 2015.
Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution, mengatakan Komnas HAM menyampaikan duka atas bencana nasional kemanusiaan akibat kabut asap ini. Khususnya yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan masyarakat di Tanah Air, tetapi juga negara tetangga.
"Kerugian yang diderita tidak hanya ekonomi dan penerbangan, tetapi juga kerugian lingkungan dan kesehatan, terutama pada kelempok rentan," katanya kepada VIVA.co.id.
Berkaitan laporan dari masyarakat ini, Komnas HAM berpandangan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat serius, salah satunya karena negara, utamanya pemerintah melakukan pembiaran dan tidak mengambil tindakan cepat dan tepat.
"Pemerintah tidak menunaikan kewajibannya untuk bertindak. Pelanggaran yang dilakukan pemerintah adalah karena melakukan pembiaran dengan tidak mengambil tindakan atas bencana tersebut," katanya.
Dalam konteks ini, Maneger Nasution, mengatakan pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Seluruh aparatur negara dianggap lalai, atau tidak cukup maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat, berupa hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas kesehatan. Karena itu, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera melakukan evakuasi warga, terutama kelompok rentan dan anak-anak.
Sementara itu, terkait upaya menghilangkan asap dan api yang ada di lahan gambut, Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk menyediakan sejumlah fasilitas, terutama fasilitas pendidikan yang saat ini terganggu karena bencana kabut asap tersebut.
Harus ada fasilitas pendidikan dan ruang bermain untuk anak-anak di ruang tetutup. Ini, agar tidak mengganggu proses pendidikan dan proses tumbuh kembang anak.
Komnas HAM akan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, serta akan melakukan investigasi ke Riau, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng dalam waktu dekat. Situasi ruang udara dianggap sudah sangat tidak bisa ditoleransi. Karena itu, pemerintah wajib melakukan upaya penyelamatan untuk kelompok rentan dan anak-anak.
Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Komnas HAM akan membuat kajian untuk mapping dampak pembakaran hutan dan menghitung kerugian aspek HAM khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.
"Hasil kajian untuk memberikan konstruksi kasus ini, apakah sebagai crimes againt humanity dan, atau cultural genocide," katanya.
Komnas HAM juga akan memberikan rekomendasi untuk menyikapi pembiaran negara utamanya pemerintah terhadap kasus kabut asap.
Riau ancam merdeka
Kabut asap yang melanda Provinsi Riau dan daerah sekitarnya rupanya memicu kemarahan masyarakat. Bahkan, Lembaga Adat Melayu (LAM) di Riau mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia.
LAM Riau menilai, pemerintah sudah gagal menangani persoalan kabut asap hingga saat ini. Padahal, 'serangan' kabut asap ini telah terjadi berulang-ulang hampir setiap tahun. Namun, tidak kunjung ditemukan solusi. Pemerintah dianggap tidak memiliki terobosan untuk mengatasi masalah ini.
Terjangan kabut asap di Riau, terutama di Kota Pekanbaru sudah sangat mengkhawatirkan. Jarak pandang sangat terbatas dan membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Beberapa sektor mulai dari pendidikan hingga ekonomi telah lumpuh.
Tak hanya itu, dampak paling nyata tentu terganggunya kesehatan warga yang mulai terserang berbagai jenis penyakit. Kondisi ini yang membuat LAM Riau bereaksi keras terhadap pemerintah pusat.
Mereka menuding pemerintah telah gagal mengatasi tragedi kabut asap yang telah memasuki tahun ke delapan belas itu. (asp)
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Di sejumlah wilayah Sumatera kini mulai terjadi kebakaran hutan lagi.
