- ANTARA/Rony Muharrman
VIVA.co.id - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menegaskan akan mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Riau, dan daerah lainnya di Indonesia.
Tak hanya itu saja, pihaknya akan menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Permasalahan di Riau, tidak hanya Karhutla. Kalau soal proses pemadaman, petugas sudah melakukanya. Baik water bombing maupun melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca," ujarnya di Riau.
Ia menambahkan, kabut asap yang menyelimuti Riau tidak saja berasal dari Riau tapi kiriman dari provinsi lain, seperti Sumatera Selatan.
"Dalam situasi krisis seperti ini, masyarakat membutuhkan ke mana mereka mendapatkan tempat pelayanan kesehatan. Termasuk, juga mengenai informasi lainnya," ujar Siti.
Karena itu pula, lanjut Siti, ia tidak berkantor di Riau. "Karena kabut asap berasal dari Sumatera Selatan, bukan dari Riau," ujaryna sambil menambahkan, ia juga akan menindak perusahaan yang terlibat Karhutla.
"Perusahaan memiliki SOP, serta kebijakan dalam pencegahan kebakaran lahan. Kami meminta pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang telah dilakukan perusahaan," kata Purwadi.
Dia juga menekankan pentingnya revisi UU nomor 32 tahun 2009. Dia menyarankan, agar ketentuan hukum di bawahnya, seperti Perda yang masih membolehkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar ikut direvisi.
“Adanya ketentuan yang membolehkan masyarakat membakar, kontraproduktif dengan upaya pencegahan kebakaran,” katanya.
APHI akan fokus pada upaya pemberdayaan masyakarat untuk mengubah perilaku melalui inisiatif kolaboratif multi pihak.
"Program Fire Free Village Program diinisasi anggota APHI yang mengkampanyekan program Desa Bebas Api di Riau akan terus dikembangkan secara luas. Program ini melibatkan Pemerintah Daerah Riau, Bupati, Kepala Desa, Kepolisian, TNI, BPBD, LSM lokal dan komponen masyarakat lainnya. Ini menunjukkan upaya nyata perusahaan untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan dengan pelibatan berbagai komponen," tegas Purwadi.
Ia menambahkan, peran serta perusahaan dalam penanggulangan kebakaran lahan juga diarahkan pada bantuan sarana dan prasarana kebakaran hutan yang juga telah dilakukan anggota APHI.
"Anggota kami telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ini perlu diapresiasi. Bahkan, anggota kami juga melakukan bantuan pemadaman kebakaran di lahan masyarakat di luar konsesi perusahaan," tambah Purwadi.
Purwadi juga berharap, pemerintah bisa meningkatkan kepastian lahan dan mendorong penyelesaian lahan-lahan sengketa. Sengketa lahan tersebut antarperusahaan, warga dengan perusahaan, atau pun warga dengan warga. Sebab, lahan sengketa menjadi wilayah yang kerap menjadi awal munculnya api yang berimbas pada kebakaran di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola perusahaan.
“Biasanya, lahan yang disengketakan ini sengaja dibakar oleh oknum,” ujarnya.
Purwadi menyatakan, anggotanya selalu mengalami kerugian setiap kali ada kebakaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Sebab, harus kehilangan aset tanaman dan harus mengeluarkan biaya penanaman ulang.
“Sudah rugi, kami juga masih harus menghadapi tuduhan negatif,” katanya.
Yang terpenting, kata Purwadi, adalah kolaborasi berbagai pihak, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan LSM untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, karena masalah ini tidak akan mungkin ditangani sendiri-sendiri. (asp)
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Di sejumlah wilayah Sumatera kini mulai terjadi kebakaran hutan lagi.
