- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan sejumlah daerah di Jawa tengah rawan konflik pilkada. Kerawanan konflik bervariasi mulai dari kepengurusan ganda partai politik, penolakan pasangan calon, hingga netralitas dari KPU setempat.
"Kerawanan akibat adanya dobel kepengurusan parpol, seperti di Boyolali, Kebumen, Purbalingga, dan Pekalongan," kata Badrodin dalam rapat koordinasi optimalisasi penyerapan APBN/APBD di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa 22 September 2015.
Kerawanan juga potensial terjadi di Klaten dan Demak.
"Isu-isu yang diangkat saat pilkada ini, antara lain menolak pasangan calon dan netralitas KPU," katanya.
Mengantisipasi potensi konflik tersebut, Badrodin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat intelejen baik TNI atau Polri untuk melakukan deteksi dini dan melakukan pencegahan.
Proses pengamanan juga dilakukan saat proses tahapan berlangsung hingga proses pencoblosan mendatang. Badrodin memprediksi, konflik akan muncul jelang masa kampanye berakhir.
"Karena kampayenya sekarang panjang, belum terasa. Tapi nanti, semakin berakhir masa kampanye akan semakin ramai," beber dia.
Pihaknya juga memerintahkan, agar seluruh unsur bisa mengefektifkan sentra Gakumdu yang merupakan gabungan Polri, Kejaksaan, dan Panwaslu. Diharapkan, Gakumdu bisa menjadi lembaga yang akan menangani semua tindak pidana pemilu, baik adminsitrasi, kode etik maupun sengketa Pilkada.
"Tertinggi nanti saat pemungutan, perhitungan di PPK. Apalagi, sudah ada gambaran siapa pemenang. Maka tahapan ada kerawanannya bisa diantisipasi. Saya intruksikan, semuanya harus terlibat," kata dia. (asp)
Kapolri Sebut Kedewasaan Politik di 2024 Jauh Lebih Baik Dibanding 2019
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai siapapun yang memimpin Indonesia harus mewujudkan tujuan bangsa.
