- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan memperbaiki tata kelola lahan dengan menghentikan izin pembukaan hutan alam menjadi hutan industri.
Hal itu disampaikan Wapres saat bertemu dengan sepuluh wakil organisasi masyarakat sipil di New York di sela Sidang Umum PBB di New York, 25-27 September 2015.
Langkah ini, kata Kalla, perlu dilakukan setelah melihat dampak kerusakan hutan seperti saat ini.
Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan satu kebijakan yaitu, menghentikan pembukaan lahan.
"Tidak ada lagi lahan baru untuk meningkatkan produksi. Tidak boleh ada lagi eksploitasi terhadap kawasan gambut," kata Jusuf Kalla dalam siaran persnya.
Kalla mengatakan telah menyampaikan rencana itu kepada para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Oleh karena itu Kalla mendorong pengusaha mengubah paradigma dalam menjalankan bisnisnya. Tak lagi mengedepankan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi. Tapi melakukan intensifikasi.
"Asap adalah bukti masalah tata kelola. Hutan dirusak dan lahan gambut dibongkar," Kalla.
Selain itu, Kalla mengatakan akan tegas dan hati-hati dalam mengambil kebijakan pembangunan selanjutnya.
"Kita (Indonesia) sudah pernah tiga kali melakukan kesalahan (kebijakan). Di hutan, batu bara, dan sawit. Jangan sampai terulang lagi," ucapnya. (ase)