Sumber :
- VIVA.co.id/Moh Nadlir
VIVA.co.id
- Keterangan saksi ahli yang menguntungkan bagi tersangka tidak dapat menghentikan proses penyidikan perkara. Pemanggilan saksi ahli untuk bersaksi hanya sebatas memenuhi kewajiban penyidik.
"Tetapi tidak harus diikuti dengan penghentian suatu perkara oleh karena keterangan saksi atau ahli tersebut. Di pasal 65 dan 116 KUHAP hanya menegaskan penyidik harus mengakomodir tersangka untuk memeriksa saksi atau ahli yang meringankannya,” ujar Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol Umar Surya Fana dalam pesan singkatnya yang diterima media pada Selasa, 29 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Tetapi tidak harus diikuti dengan penghentian suatu perkara oleh karena keterangan saksi atau ahli tersebut. Di pasal 65 dan 116 KUHAP hanya menegaskan penyidik harus mengakomodir tersangka untuk memeriksa saksi atau ahli yang meringankannya,” ujar Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol Umar Surya Fana dalam pesan singkatnya yang diterima media pada Selasa, 29 September 2015.
Baca Juga :
Taufiqurrohman Syahuri Gugat UU KY dan MA
Menurut Surya, keterangan saksi ahli akan diuji di pengadilan. Hal itu berlaku juga terhadap penyidikan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret dua pemimpin Komisi Yudisial. Terlebih, Surya mengklaim, proses penyidikan perkara dua pemimpin Komisi Yudisial yang dilaporkan Sarpin Rizaldi telah memiliki dua alat bukti.
“Lihat pasal 183 dan 184 KUHAP, jika penyidik memiliki dua alat bukti, maka penyidikan dapat diteruskan,” ujarnya.
Senin, 28 September 2015 kemarin Bareskrim Polri memeriksa dua komisioner Komisi Yudisial (KY); yakni Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri. Kuasa Hukum Taufiq, Dedi J Syamsudin menyayangkan agenda pemeriksaan Bareskrim atas kliennya. Pemeriksaan Bareskrim dianggap tergesa lantaran tidak menunggu putusan Dewan Pers. Padahal, menurut Dedi, Bareskrim Polri sebaiknya menunggu dulu putusan dewan pers sebelum memeriksa kembali Taufiqurrohman Syahuri dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
"Pada panggilan pertama tanggal 14 September kami meminta agar proses pidana ini di
pending
dulu menunggu putusan Dewan Pers karena menurut Dewan Pers ini sengketa pemberitaan, sesuai MoU Polri dan Dewan Pers harus diselesaikan dulu prosesnya di DP. Jadi kami datang untuk menanyakan kembali kenapa tidak menunggu Dewan Pers,” ujar Dedi J Syamsudin saat ditemui di Bareskrim Polri, Senin 28 September 2015.
Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan kasus pencemaraan nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi. Hakim Sarpin tak terima dengan pernyataan komisioner KY yang menyudutkan Sarpin atas putusannya dalam gugatan praperadilan mantan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang kala itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri 2003-2006.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Surya, keterangan saksi ahli akan diuji di pengadilan. Hal itu berlaku juga terhadap penyidikan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret dua pemimpin Komisi Yudisial. Terlebih, Surya mengklaim, proses penyidikan perkara dua pemimpin Komisi Yudisial yang dilaporkan Sarpin Rizaldi telah memiliki dua alat bukti.
