Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id
- Jumlah pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari hari ke hari semakin banyak. Pengaduan tersebut terkait dengan tahapan Pilkada.
"Pengaduan membeludak. Sudah 100 lebih terkait dengan Pilkada," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di gedung DKPP Jalan MH Thamrin 15, Jakarta Pusat, Rabu 30 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
50% Hasil Pilkada Serentak Disengketakan ke MK
"Pengaduan membeludak. Sudah 100 lebih terkait dengan Pilkada," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di gedung DKPP Jalan MH Thamrin 15, Jakarta Pusat, Rabu 30 September 2015.
Jimly menerangkan, DKPP sengaja tidak langsung menyidangkan pengaduan-pengaduan yang sudah masuk ke lembaga yang dipimpinnya. Sebab untuk memberikan ruang kepada penyelenggara Pemilu guna menyelesaikan masalahnya tahap demi tahap.
Jimly juga tidak berharap semua masalah terkait dengan pemilu masuk ke DKPP. Lantaran DKPP harusnya hanya mengurusi masalah pelanggaran kode etik.
"Kami sengaja tidak cepat-cepat memproses, supaya DKPP tidak terlibat dalam teknis kepemiluan. DKPP hanya urusan kode etik," kata Jimly.
Tak hanya itu menurut Jimly, permasalahn kode etik bisa diproses belakangan. Bahkan bila perlu tahun depan juga masih bisa diproses laporannya, sehingga tidak perlu buru-buru.
"Meski Pemilunya sudah selesai, pelanggaran kode etik jangan dibiarkan. Ini agar menjadi pelajaran bagi semua," kata Jimly.
Halaman Selanjutnya
Jimly menerangkan, DKPP sengaja tidak langsung menyidangkan pengaduan-pengaduan yang sudah masuk ke lembaga yang dipimpinnya. Sebab untuk memberikan ruang kepada penyelenggara Pemilu guna menyelesaikan masalahnya tahap demi tahap.
