Soal Kabut Asap, Penegakan Hukum Masih Kendur
Kamis, 8 Oktober 2015 - 15:53 WIB
Sumber :
- ANTARA/Rony Muharrman
VIVA.co.id
- Direktur Eksekutif Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan, Monica Tanuhandaru, menilai penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan belum 'bergigi.' Hal itu dianggap menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran hutan yang berulang. Â
"Meski banyak pelaku pembakaran hutan dan pengrusakan lahan gambut berhasil diidentifikasi, penegakan hukum masih lemah. Banyak konflik politik dan kepentingan karena aktor-aktor kunci banyak terkait dengan mereka yang memegang kekuasaan," ujar Monica Tanuhandaru dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis 8 Oktober 2015.
![img_title]()
Baca Juga :
Sembilan Nelayan Jawa Tengah Gugat Menteri Susi
"Meski banyak pelaku pembakaran hutan dan pengrusakan lahan gambut berhasil diidentifikasi, penegakan hukum masih lemah. Banyak konflik politik dan kepentingan karena aktor-aktor kunci banyak terkait dengan mereka yang memegang kekuasaan," ujar Monica Tanuhandaru dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis 8 Oktober 2015.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain faktor penegakan hukum, sejumlah aktivis lingkungan juga menyoroti alokasi anggaran sektor kehutanan yang dianggap sangat rendah. Kondisi ini diperburuk dengan realisasi belanja yang tidak optimal yang rata-rata masih di bawah pagu anggaran.
